Breaking News:

Kasus Korupsi Kredit Fiktif, Nana Suyatna Manajer Mikro Bank Dituntut Tiga Tahun Penjara

Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut, Nana Suyatna disebut terbuk bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Tribunjambi/hendro herlambang
Sidang di Pengadilan Negeri Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Nana Suryana, terdakwa kausus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif dituntut tiga tahun pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan, Kamis (4/2/2021).

Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut, Nana Suyatna disebut terbuk bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Perbuatannya diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU RI tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

PANTAS Ikke Nurjanah Kepincut, Siapa Sangka Karlie Fu Bukan Sosok Sembarangan, Ini Profesinya

Keuangan - Ramalan Zodiak Besok, Taurus Harus Perhatikan Saldo Tabungan

INGAT Bule Cantik Polly Alexandria? Tubuhnya yang sedang Hamil Disorot, Istri Pria Asal Muntilan

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Nana Suryana selama 3 tahun," bunyi surat tuntutan JPU Kejari Jambi.

Nana juga dihukum dengan pidana denda senilai Rp 50 juta. Subsider enam bulan penjara.

Sementara satu terdakwa lainnya, Haris Fadilah dituntut lebih ringan. Yakni Satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara.

Saat menjabat sebagai Manajer Mikro Mandiri salah satu cabang perbankan di Jambi, Nana menyetujui kredit fiktif dengan nilai total Rp 3,4 miliar.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab, Nana disebut tidak melaksanakan dan mengefektifkan fungsi internal kontrol dalam menyetujui pengajuan kredit.

Tupoksi terdakwa selaku pemutus kredit yang menyetujui hasil investigasi dan verifikasi yang telah dilakukan oleh Mikro Kredit Sales (MKS) dan Mikro Kredit Analis (MKA) meyakini semua data seolah-olah telah sesuai kebenaran, kata penuntut umum membacakan surat dakwaan.

Terdakwa memproses pencairan kredit atas 21 debitur yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Dalam dakwaan disebutkan, uji petik (sampling) seharusnya dilakukan terdakwa.

Antara lain menguji kebenaran dan kewajaran hasil verifikasi dan analisa yang dilakukan oleh MKS dan MKA. Serta menguji kebenaran pelaksanaan transaksi dan penerimaan uang dalam proses collection kredit untuk mencegah debitur fiktif, data fiktif dan lapping (pencurian uang selama proses collection).

Perbuatan terdakwa memutuskan pengajuan kredit, kata penuntut umum tidak sesuai prsedur kredit mikro tahun 2012 serta tidak melalui wawancara MMM. Serta tanpa adanya penandatangan perjanjian kredit yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis operasional kredit mikro.

Perbuatan terdakwa, kata penuntut umum menyimpang dari UU nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; standar prosedur kredit mikro tahun 2012, serta perjanjian kerjasama nomor : MDC.MBC./JB2/60/2013 tanggal 26 Februari 2013.

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved