Breaking News:

Berita Batanghari

62 Desa di Batanghari Bakal Pilkades Serentak, di Desa Bungku Rawan Konflik Sosial

Pelaksanaan pemungutan suara Pilkades serentak rencananya digelar pada pertengahan 2021 mendatang.

Musawira
Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (DPMD) Batanghari, M Arif Budiman. 62 Desa di Batanghari Bakal Pilkades Serentak, di Desa Bungku Rawan Konflik Sosial 

62 Desa di Batanghari Bakal Pilkades Serentak, di Desa Bungku Rawan Konflik Sosial

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Musawira

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN- Pelaksanaan pemungutan suara Pilkades serentak rencananya digelar pada pertengahan 2021 mendatang.

Ada 62 desa dari 110 desa di Kabupaten Batanghari akan melaksanakan Pilihan Kepala Desa (Pilkades).

Meski sudah dekat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Batanghari belum mendapatkan kepastian waktu pelaksanaan.

Sebab, saat ini masih proses usulan anggaran untuk memenuhi perlengkapan pada pilkades mendatang.

Beasiswa BCA Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan untuk Siswa SMA/SMK atau Lulusan SMA/SMK

Unggahan Stories Olla Ramlan dan Aufar Hutapea Ramai di Medsos, Aufar Pakai Ucapan Roy Martin

China Semakin di Atas Angin, Senjata Baru Ini Buat Militer Tiongkok Ditakuti Dunia, Apa Itu?

Selain usulan anggaran, tak kalah lebih penting adalah persiapan memetakan daerah rawan yang memungkinkan terjadi gesekan dalam pemilihan.

Kepala Dinas PMD Batanghari, M Arif Budiman mengatakan, pihaknya baru mengantogi satu nama daerah yang rawan terjadi konflik administrasi dan konflik sosial yaitu berada di wilayah Kecamatan Bajubang.

Arif menyebutkan yang akan melaksanakan pilkades di Kecamatan Bajubang yakni Desa Ladang Peris, Bungku, Pompa Air, Batin dan Desa Mekar Jaya.

“Fokus kita ada di Desa Bungku. Jika mengacu dari Pilkada sebelumnya di sana terdapat 27 TPS,” kata M Arif Budiman, Minggu (7/2/2021)

Menurutnya, Desa Bungku ini memiliki wilayah yang luas hingga mencakup perbatasan dengan Kabupaten Muarojambi.

Batas wilayah tersebut kata Arif juga belum final, maka dari itu wilayah ini masuk kategori rawan konflik administrasi.

“Masyarakat di sana tingkat mutasi pemilih cukup tinggi. Yang dikhawatirkan itu, jika ada masyarakat domilisi di Batanghari namun memiliki e-KTP Muarojambi,” ujarnya.

Sinopsis Ikatan Cinta 7 Februari 2021, Al Menolong Papa Surya yang Kecelakaan, Elsa Makin Tertekan

Myanmar Mencekam, Massa Turun ke Jalan Protes Kudeta Militer dan Penangkapan Aung San Suu Kyi

Ustaz Abdul Somad Sedang Cari Istri Usai Cerai dari Mellya, Ternyata Seperti Ini Wanita Idamannya

Sejauh ini, yang menjadi persoalan lagi yaitu jarak tempuh antar dusun dan antar TPS sangat jauh, sehingga kalau tidak dimobilisasi dikhawatirkan masyarakat enggan memilih.

“Panitia desa untuk pilkades ini saya harapkan disaat pendataan dilakukan dengan benar. Mereka pun juga harus tegas jika ada menemukan kesalahan,” pungkasnya.

Penulis: A Musawira
Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved