Berita Nasional

Surat AHY Tak Dibalas Jokowi, Sekjen Demokrat Sebut Ada Teka-teki, Akui Tak Maksud Melawan Negara

Sekjen Partai demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa Demokrat tak bermaksud melawan negara terkait adanya isu Kudeta Agus Harimurti Yudhoyono

Editor: Andreas Eko Prasetyo
ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Gegara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu partai Demokrat melawan negara dibantah langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Sekjen Partai demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa Demokrat tak bermaksud melawan negara terkait adanya isu Kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Demokrat.

Termasuk tak dibalasnya surat AHY ke Presiden Jokowi, Riefky mengungkapkan Demokrat menghormati sikap Presiden Jokowi.

Surat itu berisikan dugaan kudeta yang akan dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko terhadap kepemimpinan di Partai Demokrat.

Surat AHY tak Dibalas Oleh Jokowi, Ini Komentar Sekjen Demokrat : Ada Teka Teki yang Tersimpan

Kisruh Demokrat Semakin Panas, Jokowi Tak Mau Balas Surat AHY, Andi Mallarangeng Terus Bilang Begini

Andi Mallarangeng Singgung Pak Lurah Setuju Soal Isu Kudeta AHY,Ruhut Sedih: Kader Demokrat Kok Halu

Hanya saja Riefky menilai dengan tak ada penjelasan dari Jokowi maka akan ada teka teki yang masih belum terjawab oleh masyarakat.

"Meski dengan tidak adanya penjelasan Presiden Jokowi, tentu masih ada teka teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Namun, kami tetap menghormati pilihan dan sikap Presiden Jokowi tersebut," ujar Riefky, dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).

Riefky menegaskan Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan seperti menteri-menteri terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Anggota Komisi I itu enggan semua pihak salah memahami dugaan yang dilontarkan AHY.

Dia pun menegaskan pihaknya meyakini Presiden Jokowi hingga pejabat pemerintahan yang disebut namanya tidak tahu dan terlibat dalam kudeta yang menyeret nama Moeldoko.

"Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut, benar-benar tidak mengetahui adanya pengambil alihan Partai Demokrat apalagi terlibat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Riefky mengatakan Demokrat tidak bermaksud melawan negara dengan meminta penjelasan kepada Presiden Jokowi.

Partai berlambang mercy itu pun memahami kewenangan Presiden Jokowi yang tidak merespon surat AHY.

Lirik Lagu Terbaru Aespa - Forever Lengkap Terjemahan Indonesia dan Video Klip

Aneka Resep Kue Coklat Untuk Valentin, Ada Coklat Almond Crispy, Roti Panggang Coklat, Donat Coklat

Batalnya Ayu Ting Ting Nikah dengan Adit Jayusman Karena Sosok Ini? Ayah Rozak : Tanyain Ayu

"Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara. Karena kami juga bagian dari negara. Kami akan tetap mencintai dan menghormati negara. Berkenaan dengan tidak dijawabnya surat Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, tentu sepenuhnya menjadi hak kewenangan Presiden Jokowi," pungkasnya.

Ada Keterlibatan Orang Kuat

Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) tak mungkin dilakukan jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar.

Sumber: Tribun Sumsel
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved