Breaking News:

Berita Merangin

Kabid di Pemkab Merangin Ngaku Bakal Ada Pelantikan Pejabat, Al Haris Pastikan Itu Tidak Ada

Isu pelantikan pejabat di Kabupaten Merangin senter terdengar. Kabar yang beredar perombakan pejabat ini dilakukan secara besar-besaran.

Tribunjambi/Muzakkir
Bupati Merangin Al Haris. Kabid di Pemkab Merangin Ngaku Bakal Ada Pelantikan Pejabat, Al Haris Pastikan Itu Tidak Ada 

Kabid di Pemkab Merangin Ngaku Bakal Ada Pelantikan Pejabat, Al Haris Pastikan Itu Tidak Ada

Laporan Wartawan Tribun Jambi Muzakkir

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO - Isu pelantikan pejabat di Kabupaten Merangin senter terdengar. Kabar yang beredar perombakan pejabat ini dilakukan secara besar-besaran.

Informasi yang berkembang, pelantikan pejabat tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

"Dak lamo lagi, mungkin Abang jugo keno," kata seorang Kabid di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin.

Desas desus perombakan tersebut dibantah oleh Bupati Merangin H Al Haris.

Dirinya memastikan tidak ada perombakan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin dalam waktu dekat ini.

Baca juga: Waspada, Awal Februari Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang Terjadi di 3 Kabupaten di Jambi

Baca juga: Bahaya Menelan Sperma, Waspadai Infeksi Menular Seksual

Baca juga: Musrembang Desa Merbau, Perbaikan dan Rehab Salutan Tanggul Jadi Perhatian Khusus

Menurut dia, pelantikan pejabat terkendala oleh aturan yang berlaku, dimana sesuai pasal 71 Undang-undang pemilu ( pemilihan Umum) Nomor 10 Tahun 2016. Larangan melakukan perombakan pejabat

Isi undang-undang tersebut dimana gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Jika mengacu dengan hal tersebut dalam artian Kabupaten Merangin dalam waktu dekat ini tidak ada perombakan pejabat eselon II, III dan eselon VI dalam lingkungan pemerintah kabupaten Merangin.

Al Haris
Al Haris (Tribunjambi muzakkir)

“Karena Jambi ini tahun politik maka tidak dibenarkan untuk melantik sampai dilantiknya gubernur terpilih. Memang Merangin tidak Pilkada tetapi Merangin bagian dari Jambi dan calon gubernurnya juga Bupati Merangin, maka dikhawatirkan penggeseran pejabat ada mengandung unsur politik. Saya sudah tanya ke Jakarta, malah saya sengaja mengadap Dirjen Otda, saya juga hubungi direktur mutasi tidak bisa,” kata Al Haris.

Katanya, sesuai dengan undang - undang pemilu, petahana tidak dibenarkan melantik pejabat sebelum penetapan bagi kepala daerah yang ikut pilkada.

Baca juga: Ikatan Cinta Malam Ini, Kaget Dapat Telpon Dari Pengadilan Al Makin Kesal Lihat Refael Gendong Andin

Baca juga: Liga Inggris Malam Ini West Ham vs Liverpool, Prediksi Pertandingan, The Reds Butuh Gol Mo Salah

Baca juga: Wakil Wali Kota Pradi Supriatna Positif Covid-19, Sempat Terima Vaksinasi Pertama, Ini Gejalanya

 "Misalnya, Kabupaten Bungo, Sungai Penuh Tanjab Timur termasuk Merangin, karena kepala daerah terpilih maju pilkada. Dalam artian sampai penetapan dan semua proses pilkada selesai, itupun harus ada persetujuan dari Menteri," jelas Haris.

“Kecuali kita sedang ajukan lelang jabatan, kami mengajukan lelang jabatan Sekda untuk kedua kalinya dan beberapa jabatan yang masih kosong itu masih membutuhkan izin dari komisi ASN ini sedang kami ajukan izinnya, kami masih menunggu apakah itu direspon komisi ASN atau tidak,” sambungnya. 

Penulis: Muzakkir
Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved