Breaking News:

Bupati Tanjabbar dan Batanghari Bakal Diisi Pj, Pelantikan Dijadwalkan April 2021

Pelantikan Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan Batanghari akan digelar pada April 2021 mendatang. Sedangkan 17 Februari

Zulkifli
Sudirman 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pelantikan Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan Batanghari akan digelar pada April 2021 mendatang. Sedangkan 17 Februari masa jabatan bupati periode 2016-2021 berakhir.

Pasalnya ada surat Kemendagri yang mengisyaratkan Pelantikan Bupati/Walikota baru akan dilakukan serentak se-Indonesia pada April mendatang. Akibatnya, jabatan bupati akan diisi Penjabat (Pj) Bupati dari Pejabat Eselon II Pemprov Jambi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyatakan, pihaknya pada malam Rabu (27/1) telah menerima surat dari Kemendagri untuk pengusulan tiga nama Pj Bupati Tanjabbar dan Batanghari.

"Dua daerah ini akan menggunakan mekanisme Pj, jadi pak Gubernur diminta mengusulkan tiga nama pejabat eselon II Pemprov, bisa Kepala Dinas atau Kepala Biro," kata Sudirman Kamis (28/1).

Sudirman mengakui pertimbangan pengunduran pelantikan bupati ini, lantaran banyak sengketa Pilkada Kabupaten/Kota yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Walaupun Batanghari dan Tanjab barat tak bermasalah dan ajukan sengketa pilkada, namun karena ada surat Kemendagri pelantikan serentak maka pelantikan Bupati daerah ini akan mundur," tegasnya.

Nantinya, menurut Sudirman Bupati dua daerah ini akan dilantik pada April pelantikan serentaknya.

Teknisnya pengusulan 3 calon Pj Bupati secepatnya diusulkan pada akhir bulan Januari dan paling lambat pada awal Februari.

"Nanti tak mempertimbangkan daerah asal pejabat, namun memang berdasarkan eselon II jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemprov," akunya.

Tetapi, Sudirman menegaskan pengusulan Pj Bupati/Walikota tak termasuk untuk Bungo dan Sungai Penuh. "Karena 2 daerah ini baru berakhir masa jabatan Kepala Daerahnya pada bulan Juni 2021," sebutnya.

Sementara untuk pelantikan Gubernur Jambi, kata Sudirman, tak ada usulan karena usulan Pj Gubernur wewenang dari Kemendagri.

"Nanti yang usulkan Dirjen otda kemendagri, Pj Gubernur Jambi besar kemungkinan dari pejabat eselon I Kemendagri," pungkasnya.

Penulis: Zulkipli
Editor: Fifi Suryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved