Arab Saudi Berduka, Riyadh Dibombardir Rudal, Raja Salman Murka hingga Lakukan Ini

TRIBUNJAMBI.COM --Situasi Riyadh, ibu kota Arab Saudi berubah mencekam setelah dibombardir rudal.

Warga Arab Saudi kocar-kacir meski negara Arab yang Raja Salman itu memilili kekuatan militer yang mumpuni.

Namun pertahanan udara itu nyatanya tak sanggup menahan serangan rudal-rudal yang datang dari wilayah Yaman

Arab Saudi kini sedang siaga penuh setelah ibu kotanya dihujani serangan rudal musuh.

Disinyalir rudal ini berasal dari pemberontak Houthi, Yaman.

Baca juga: Umat Islam Harus Bagaimana? Joe Biden Resmi Hapus Muslim Ban di Amerika, Ini yang Akan Terjadi

Baca juga: Umat Islam di Indonesia Marah Setelah Abu Janda Bilang Begini, Wapres Maruf Amin Harus Turun Tangan!

Baca juga: Benarkah TGB Pernah Kuliah di Kairo Mesir? Ini Sisi Lain yang Tak Terungkap Akhirnya Terbongkar

Ledakan terdengar di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada Selasa (26/1). Namun, penyebab pastinya belum diketahui.

Mengutip Reuters, beberapa saksi melaporkan mendengar dua suara keras dan melihat kepulan kecil asap di atas Kota Riyadh sebelum pukul 1 siang waktu setempat.

Stasiun TV Al Arabiya milik Pemerintah Arab Saudi mengutip laporan lokal tentang ledakan dan video yang beredar di media sosial yang menunjukkan sebuah rudal dicegat di Riyadh.

Belum ada pernyataan langsung dari otoritas Arab Saudi, atau klaim tanggungjawab apa pun.

Hanya, pasukan Houthi yang berpihak pada Iran di Yaman telah melakukan banyak serangan lintas batas ke Arab Saudi menggunakan drone dan rudal sejak koalisi pimpinan Arab Saudi turun tangan di Yaman awal 2015 untuk memulihkan pemerintahan yang digulingkan Houthi.

Serangan rudal dan pesawat tak berawak yang diklaim oleh pasukan Houthi telah menargetkan bandara sipil dan infrastruktur minyak di Arab Saudi, kadang-kadang mencapai Riyadh.

Pada Sabtu (23/1) pekan lalu, koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang beroperasi di Yaman mengatakan, telah mencegat dan menghancurkan "target udara musuh" yang diluncurkan menuju Riyadh.

Houthi membantah bertanggungjawab atas serangan itu.

Sementara kelompok yang menyebut dirinya Alwiya Alwaad Alhaq , yang secara kasar diterjemahkan sebagai Brigade Janji Sejati, mengklaim serangan tersebut.

Kini Arab Saudi akan menuntut balas atas serangan ini dimana kabarnya Raja Salman marah atas serangan pengecut tersebut.

Kelompok Teroris

Melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, AS menyatakan bahwa kelompok Houthi bakal masuk dalam daftar teroris.

Akibatnya, Presiden AS Joe Biden bakal mendapatkan jalan terjal untuk memulai upaya diplomasi dengan Iran, yang selama ini mendukung Houthi.

Selain itu, pemerintahan baru AS nanti juga bisa kesulitan meninjau kembali hubungannya dengan Arab Saudi, yang selama ini membombardir Yaman.

Manuver Kementerian Luar Negeri AS ini jelas mengkhawatirkan pihak yang selama ini menjalani transaksi dengan kelompok tersebut.

Pekerja kemanusiaan maupun calon pemerintahan Biden sudah memeringatkan, kebijakan itu bisa menyulitkan penyaluran bantuan.

Padahal, saat ini Yaman sudah dideklarasikan oleh PBB berada dalam momen krisis kemanusiaan, dengan jutaan orang kelaparan.

Untuk itu, anggota parlemen AS menyerukan kepada Biden untuk membatalkan keputusan pemerintahan Trump yang mencap pemberontak Houthi Yaman sebagai 'organisasi teroris asing'.

Melansir Al Jazeera, Senin (11/1/2021), anggota parlemen mengecamnya sebagai 'berpandangan sempit' dan merupakan 'hukuman mati' bagi jutaan orang yang sudah kesulitan dalam perang yang terjadi selama bertahun-tahun.

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Gregory Meeks mengatakan keputusan yang diumumkan oleh Pompeo pada Senin pagi tersebut 'membahayakan nyawa rakyat Yaman'.

Dalam sebuah pernyataan hari Senin, Meeks mengatakan, "Pemerintahan Trump belum mengetahui bahwa mereka tidak dapat memberikan sanksi untuk keluar dari perang saudara."

Meeks juga mengecam apa yang dia gambarkan sebagai politisasi otoritas sanksi AS.

Pengamat politik dan kelompok bantuan telah mengantisipasi bahwa pemerintahan Trump akan menunjuk Houthi sebuah "organisasi teroris asing" sebelum Biden menjabat pada 20 Januari.

Pemerintahan Trump telah mengejar kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran dan sekutunya di kawasan itu, termasuk Houthi, yang bersekutu dengan Teheran.

Peter Salisbury, seorang analis Yaman di International Crisis Group (ICG), mengatakan keputusan itu tidak banyak membantu aktivitas dan berisiko "secara kolektif menghukum" warga Yaman.

Dalam serangkaian tweet, Salisbury mengatakan ICG telah menganalisis argumen untuk penunjukan tersebut; yaitu, bahwa sanksi tersebut "akan melemahkan mereka [Houthi] secara finansial dan meyakinkan pendukung mereka bahwa mereka tidak memiliki kelangsungan hidup jangka panjang", sementara memiliki efek ekonomi umum yang terbatas.

“Penelitian dan analisis kami menunjukkan sebaliknya,” tulis Salisbury. "Karena jika dampak dari penunjukan ini setengah buruk seperti yang diperkirakan, jutaan orang Yaman biasa yang berjuang untuk makan yang akan membayar harganya, sementara prospek perdamaian yang sudah jauh menghilang."

Organisasi kemanusiaan juga memperingatkan bahwa langkah itu dapat memperumit kemampuan mereka untuk membantu warga sipil yang tinggal di daerah yang dikuasai Houthi.

Scott Paul, pemimpin kebijakan kemanusiaan Oxfam America, menggambarkan keputusan AS sebagai "kebijakan kontra-produktif dan berbahaya yang akan membahayakan nyawa tak berdosa".

Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Penunjukan ini tidak akan membantu menyelesaikan konflik atau memberikan keadilan atas pelanggaran dan pelanggaran yang dilakukan selama perang; itu hanya akan menambah krisis bagi jutaan orang Yaman yang berjuang untuk kelangsungan hidup mereka."

Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul ARAB Saudi Dibombardir Rudal, Warga Panik , Raja Salman Marah Besar Perintahkan ini.