Bantah Pernyataan Jenderal Moeldoko, Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Ha

Bantah Pernyataan Jenderal Moeldoko, Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Ha 

TRIBUNJAMBI.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) membantah pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko yang mengatakan, pemerintah tak mengobral izin baru untuk usaha perkebunan sawit dan tambang. 

Koordinator Kampanye Walhi Edo Rakhman mengatakan, pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan Kalimantan untuk kegiatan usaha masih terjadi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Tidak benar kalau selama era Jokowi tidak ada pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan," kata Edo kepada Kompas.com, Minggu (24/1/2021).

Baca juga: Tangis Kalina Ocktaranny, Orangtua dan Anaknya Tak Hadir Acara Lamarannya sama Vicky: WA Aja Nggak!

Baca juga: Billy Syahputra Positif Covid-19, Reaksi Ibunda Amanda Manopo Jadi Sorotan: Dia Belum Kabari ke Saya

Baca juga: Ramai Uninstall WhatsApp Buntut Kebijakan Barunya, Banyak yang Beralih ke Telegram dan Signal

Berdasarkan data yang dihimpun Walhi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pelepasan kawasan hutan terjadi di sejumlah provinsi selama 2014-2019.

Di Kalimantan, dalam kurun waktu 5 tahun, terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 418.750 hektare untuk pembukaan usaha kelapa sawit dan 99 hektare untuk pabrik kelapa sawit.

Selain untuk dua komoditas tersebut, pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk sejumlah keperluan lainnya seperti bandar udara, kampus, karet, pelabuhan, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit, pencetakan lahan pertanian, peternakan sapi, hingga terminal dan gudang.

Luas total kawasan hutan Kalimantan yang dilepas untuk kepentingan-kepentingan tersebut mencapai 427.952 hektare.

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menyebut bahwa terdapat total 592 unit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sepanjang 2016-2020.

Data itu Jatam dapatkan dari mengolah data Sistem Informasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan (SIPPKH) di situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dapat diakses publik.

Baca juga: Gelagat Celine Evangelista Tiba-tiba Sindir Stefan William dan Natasha Wilona: Gue Buka Jalan!

Baca juga: Vicky Prasetyo Nekat Minta Ini ke Deddy Corbuzier Sebelum Melamar Kalina: Walau Sudah Mantan Suami!

Baca juga: Tak Hanya Uninstall, Ini Cara Hapus Akun WhatsApp Permanen

"Sejak 2016 hingga 2020 terdapat total 592 unit IPPKH atau 241.613,25 hektar luas izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh menteri untuk digunakan bagi kepentingan non-kehutanan, termasuk sawit dan pertambangan," ucap Merah saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Selain itu, dari data yang diperoleh secara keseluruhan, ditemukan 1.034 unit IPPKH hingga Juni 2020 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Adapun total luas lahan yang digunakan mencapai 499.655,57 hektar. "Ini nyaris setara dua kali luas Kabupaten Bogor," kata dia.

IPPKH merupakan izin penggunaan kawasan hutan yang diberikan pejabat setingkat Menteri untuk kepentingan non-kehutanan, termasuk untuk sawit dan pertambangan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare"