Breaking News:

Berita Tanjab Timur

Dana Hibah Buat Partai Politik di Provinsi Jambi, Tanjab Timur Terbesar Nomor 2 Setelah Batanghari

Dana bantuan keuangan untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp 6.800 per suara pada 2021. 

tribunjambi/abdullah usman
Ilustrasi Proses Pilkada Tanjab Timur. Dana Hibah Buat Partai Politik di Provinsi Jambi, Tanjab Timur Terbesar Nomor 2 Setelah Batanghari 

Dana Hibah Buat Partai Politik di Provinsi Jambi, Tanjab Timur Terbesar Nomor 2 Setelah Batanghari

Laporan wartawan Tribunjambi.com, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung timur sepakat dana bantuan keuangan untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp 6.800 per suara pada 2021. 

Angka sebesar itu menjadikan parlemen Kabupaten termuda di Provinsi Jambi ini, duduk di nomor dua di bawah Kabupaten Batanghari.

Anggaran itu sudah dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021 dengan total kumulatif lebih kurang Rp 801 juta.

Baca juga: Daftar 10 Penyakit yang Paling Banyak Diderita Warga Batanghari, Peringkat  Teratas ISPA

Baca juga: Elfie Yennie Ingatkan Masyarakat Batanghari Bahaya DBD, Harus Lakukan Hal-Hal Berikut

Baca juga: BREAKING NEWS 127 Potong Kayu Meranti Hasil Illegal Logging Diamankan Tim Gabungan di Kumpeh Ilir

Seyogyanya, dana bantuan keuangan untuk partai politik tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

"Pada pemilihan legislatif tahun 2019 lalu, ada 7 partai politik yang duduk di parlemen dari 30 kursi," ujar Kabid Binpoltram Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ridwan kepada awak media.

Lanjut Ridwan, ada proses mekanisme tersendiri. Pertama tiap partai politik yang lolos ke parlemen, harus mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.

"Selain itu syarat yang lain adalah laporan pertanggungjawaban tahun lalu telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat di bulan Januari," sebutnya.

Selanjutnya, berkas yang telah diperiksa BPK tersebut akan masuk ke dalam tahapan meja tim verifikasi partai politik. Tahapan ini berfungsi untuk menganalisis kelayakan proposal tersebut.

"Nanti ada tujuh instansi yang ikut memverifikasi bahan-bahan yang diajukan untuk pencairan. Selanjutnya jika bahan tersebut lolos baru kami (red: Kesbangpol) akan mengantarkan bahan tersebut ke Bakeuda," lanjutnya.

Baca juga: Lowongan Kerja PT Lion Super Indo Minimal Lulusan SMA SMK hingga S1, Simak Persyaratannya

Baca juga: Nasib Karni Ilyas dan Mantan Stafsus Jokowi Terseret Kasus Korupsi Rp 3 Triliun, Statusnya Sekarang

Baca juga: Terungkap Rahasia Arya Saloka Sukses Perankan Aldebaran di Ikatan Cinta, Terinspirasi Drama Korea

Sebagaimana diketahui, ketujuh partai politik tersebut adalah PAN sebanyak 17 kursi, Golkar 4 kursi, PDI Perjuangan 3 kursi, NasDem 2 kursi, Gerindra 2 kursi serta PBB dan Hanura masing-masing 1 kursi. Adapun suara sah dalam Pemilihan Legislatif 2019 lalu mencapai 133.743 suara.

Penulis: Abdullah Usman
Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved