Nyinyir Bu Risma Blusukan, Elite PDI Perjuangan Beri Tanggapan Singgung Pemprov DKI Jakarta

TRIBUNJAMBI.COM - Pro dan kontra gaya kepemimpinan Menteri Sosial Tri Rismaharini sampai juga ke telinga elit DPP PDI Perjuangan.

Sebagaimana diketahui, targar Bu Risma tranding topic di Twitter.

Tagar Bu Risma tersebut mengarah kepada sapaan akrab Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Gebrakan Menteri Sosial Tri Rusmaharini di awal menjabat dengan melakukan blusukan di pinggiran Kota Jakarta menjadi sorotan publik.

Ada pro dan kontra terkait pekerjaan Menteri Sosial yang baru bertugas itu. Kalangan pro menilai kinerja Bu Risma sangat merakyat.

Tetapi, bagi kalangan yang kontra menilai blusukan Bu Risma sebuah pencitraan.

Bahkan, ada netizen yang bilang kalai sepak terjang Bu Risma tersebut bisa menggerus popularitas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sebelumnya, Bu Risma blusukan menemuai pemulung, tuna wisma yang ada di sekitar kawasan Kantor Kemensos Jakarta.

Saal blusukan dan berbincang dengan seorang pemulung, Bu Risma menawarkan agar seorang pemulung tersebut mau dicarikan "rumah".

Kepada pemulung itu, Bu Risma sempat menanyakan penghasilannya.

Bu Risma juga menawarkan agar sampah-sampah di Kemensos diambil pemulung untuk didaur ulang.

Bu Risma juga menjanjikan pemulung tersebut mengikuti pelatihan usaha agar perlahan meningkatkan status sosialnya.

“Bapak-ibu saya carikan ‘rumah’ jadi enggak perlu ada biaya ngontrak,” kata Rsima kepada sang pemulung, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Senin (28/12/2020).

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, menanggapi, kegiatan blusukan Tri Rismaharini sejak menjabat sebagai Menteri Sosial merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial.

Djarot menegaskan, kegiatan Bu Risma tersebut tidak terkait sama sekali dengan Pilkada DKI Jakarta pada 2022 mendatang.

"Tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI yang akan dilaksanakan di tahun 2022," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Menurut Djarot, pro dan kontra soal aksi blusukan Risma tidak menjadi masalah.

Djarot mengatakan, tradisi untuk menyatu dengan rakyat merupakan bagian dari kultur kepemimpinan di PDI Perjuangan.

"Pro, kontra, maupun syak wasangka silakan saja. Tetapi kultur kepemimpinan untuk blusukan sudah menjadi role model di PDI Perjuangan bagi kader partai yang ditugaskan di eksekutif, legislatif, dan struktur partai," jelasnya.

Djarot berpendapat, apa yang dikerjakan Bu Risma semestinya menjadi motivasi bagi Pemprov DKI Jakarta dan daerah lain untuk mengatasi beragam persoalan sosial masyarakat.

"Apa yang dikerjakan oleh Ibu Risma bisa menjadi sarana untuk memotivasi Pemprov dan daerah lain di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengatasi persoalan masyarakat penyandang masalah sosial," ujar Djarot

Kegiatan blusukan Risma setelah menjabat sebagai Mensos memang mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak, misalnya, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Ia mengomentari aksi blusukan Bu Risma di Sudirman-Thamrin yang menemukan adanya gelandangan di wilayah tersebut.

Irwandi menegaskan, masalah gelandangan atau tunawisma bukan hanya ada di Jakarta, tetapi juga di seluruh kota besar di Indonesia.

"Saya bukan membela diri. Permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung. Ada enggak kota besar yang enggak ada manusiaw gerobak?" kata Irwandi, Selasa (5/1/2021).

Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio menilai kegiatan yang dilakukan eks Wali Kota Surabaya itu tak bisa serta merta dikaitkan dengan pencalonan di Pilkada DKI 2022 dan Pilpres 2024.

Menurut Hendri, Risma ingin lebih memperkenalkan diri ke masyarakat lewat kegiatan blusukan.

Selain itu Risma juga hendak memetakan permasalahan dengan turun ke langsung ke lapangan.

Kendati demikian, ia memberikan catatan terhadap blusukan yang dilakukan Risma.

Menurut Hendri, seorang menteri tak bisa melakukan blusukan sepanjang waktu sebab harus merumuskan kebijakan strategis untuk kepentingan makro dan jangka panjang.

Terlebih, kata Hendri, yang menjadi persoalan utama di Kemensos saat ini ialah data dan sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang rawan memunculkan korupsi.

"Yang penting juga dia (Risma) harus mengembalikan atau memperbaiki sistem bansos. Karena kalau waktunya untuk banyak blusukan jadi enggak efektif kerjanya. Kalau soal panggung politik selama kerjanya baik nanti terbentuk sendiri,” tutur Hendri. (tribunjambi.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P: Blusukan Risma Tidak Terkait dengan Pilkada DKI Jakarta", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2021/01/06/18083371/pdi-p-blusukan-risma-tidak-terkait-dengan-pilkada-dki-jakarta