TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa (DD) di Kabupaten Batanghari.

Keduanya yakni Pj Kepala Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Maro Sebo Ulu atas nama Tamrin dan Sekretaris Desa, ia adalah Husein.

Keduanya dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan keuangan dana desa 2019.

Baca juga: Jangan Takut, Vaksin Covid-19 Tetap Efektif Meski Ada Varian Baru Virus Corona

Baca juga: Terekam Zaskia Gotik Goyang-goyang di TikTok, Tubuh Istri Sirajuddin Terekspose Pasca Melahirkan

Baca juga: Manfaat Buah Durian Bagi Kesehatan - Kontrol Gula Darah, Cegah Sembelit, Bikin Awet Muda

"Pada 2019 desa ini menganggarkan Rp 704 juta yang tadinya digunakan untuk rehabilitasi jalan lingkungan. Tetapi anggarannya digunakan pembangunan turab,” kata Kasat Reskrim Polres Batanghari, Iptu Piet Yardi saat menyampaikan perkara korupsi disaat konfrensi pers akhir tahun, Selasa (29/12/2020).

Lagi pula jauh dikatakannya bahwa bahan material tak sesuai dengan pembangunan turab yang ditempatkan di Aliran Sungai Batanghari. Maka dari itu Keduanya dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi.

Diketahui, Polres Batanghari sepanjang tahun ini mencatat perkara tindak pidana korupsi ada satu dengan dua tersangka, yaitu penyalahgunaan dana desa 2019 Desa Kembang Tanjung Kecamatan Maro Sebo Ulu.

Saat konfrensi pers itu, Iptu Piet Yardi pun membeberkan, kerugian negara akibat perbuatan keduanya mencapai total los sebesar Rp 518 juta.

“Kasus korupsi tersebut tinggal koordinasikan ke tahap 2,” ujarnya.

Dari perbuatan tersebut dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pasal 1 ayat (2) Jo 5 ancaman 4 tahun penjara dan pasal 2 ayat 1 ancaman 5 tahun penjara.

Kemudian Iptu Piet juga menyatakan bahwa Polres Batanghari selama 2020 ini telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 1 154.9 miliar.