Breaking News:

Pilkada Jambi

10 Catatan Resmi Bawaslu Terkait Pelaksanaan Pilkada 2020 di Jambi, Banyak Mencoblos Bukan Contreng

Dari rilis resmi Bawaslu, setidaknya ada 10 catatan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang telah dilaksanakan

Istimewa
Anggota Bawaslu Jambi saat mengikuti pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Jambi tingkat provinsi. 10 Catatan Resmi Bawaslu Terkait Pelaksanaan Pilkada 2020 

Ini 10 Catatan Resmi Bawaslu Terkait Pelaksanaan Pilkada 2020 di Jambi, Banyak Mencoblos Bukan Contreng

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Hendro Herlambang

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Bawaslu Provinsi Jambi, memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020.

Dari rilis resmi Bawaslu, setidaknya ada 10 catatan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang telah dilaksanakan. 

Catatan ini merupakan hasil kerja pengawasan melalui laporan secara berjenjang mulai dari Pengawas TPS, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Bawaslu Provinsi.

Baca juga: Kecelakaan Maut di Desa Sungai Buluh Batanghari, Pengemudi Ran Light Truk Tewas

Baca juga: Manga One Piece 999 - Big Mom Anggap Kaido Adiknya, Perjalanan Ace ke Onigashima dan Ketemu Yamato

Baca juga: Belum Membumi di Daerah Sendiri, Kain Jerumat Asal Jambi Malah Sudah Mulai Dilirik Menteri

10 catatan ini di antaranya sebagai berikut:

1.Masih ditemukan jajaran KPPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang belum menjalankan prosedur, misalnya;

a. Tidak menempelkan foto pasangan calon pada papan pengumuman;
b. Tidak menempelkan Daftar Pemilih Tetap pada papan pengumuman;
c. Pengawas TPS tidak mendapatkan salinan Daftar Pemilih Tetap;
d. KPPS tidak menghitung jumlah Surat Suara yang diterima;
e. KPPS tidak mengecek absensi kehadiran pemilih dengan jumlah Surat Suara yang tersisa;
f. KPPS dalam Penulisan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah salah memasukkan data; 

 2. Masih ditemukan adanya kekurangan surat suara. Misalnya, adanya pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Batanghari dimana terdapat 53 pemilih yang tidak bisa memilih TPS 2 Desa Kaos, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari;

3. Menghentikan proses pemungutan suara sebelum jadwal tanpa adanya dasar hukum yang ada. Misalnya, melalui Bawaslu Kota Sungai Penuh merekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada TPS 1 Desa Cempaka, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh;

Halaman
12
Penulis: HR Hendro Sandi
Editor: Rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved