TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAIPENUH - Pascapemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 lalu, sejumlah tim pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Sungai Penuh. 

Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, Jumiral, saat dikonfirmasi, Senin (14/12/2020) mengatakan, bahwa pascapemungutan dan Penghitungan suara, sudah ada yang melapor dugaan  pelanggaran. 

"Ya, sudah ada yang melapor, cuma laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu itu belum kita register, karena belum cukup syarat formil dan materil sesuai dengan aturannya," jelasnya. 

Sehingga lanjutnya, laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan tersebut, diminta pelapor untuk melengkapi dulu selama dua hari seperti alat bukti. 

"Ada 9 yang melapor, tapi belum terpenuhi syarat formil dan meteril, tidak bisa kita tindak lanjuti. Tapi kalau sudah terpenuhi itu semua, baru bisa ditindaklanjuti," tegasnya. 

Baca juga: Dua Desa di Sarolangun Belum Kunjung Cairkan Dana Desa

Baca juga: Yamaha Indonesia akan Gelar Gathering Government Secara Virtual, 50 Pendaftar Pertama Dapat Ini

Baca juga: Ditpolairud Polda Jambi Beri Bantuan Sembako ke Warga Desa Jebus Muarojambi, Korban Puting Beliung

Ditanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan tersebut? Jumiral, membeberkan seperti dugaan pelanggaran dalam pungut hitung, dan sebagaian ada ke penyelenggara.

"Setelah sudah terpenuhi syarat formil dan meteril baru bisa kita tidak lanjuti apakah masuk pelanggaran mana apakah pidana atau admistrasi atau etik," sebutnya. 

Selain itu, pihaknya juga ada temuan dari jajaran Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran pemilu. 

"Kita sedang melakukan penulusuran, untuk mencukupi alat bukti, setelah itu baru bisa kita tentukan jenis pelanggarannya, apakah pidana atau Eetik," pungkasnya.

(tribunjambi/herupitra)