Breaking News:

Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kajati Jambi Ajak Anti Money Politic

Bidang Penerangan Hukum Kejati Jambi melaksanakan dialog interaktif di ruang siar RRI Jambi Pro 1 chanel 88,5 mHz Rabu (9/12).

Istimewa
Bidang Penerangan Hukum Kejati Jambi melaksanakan dialog interaktif di ruang siar RRI Jambi Pro 1 chanel 88,5 mHz Rabu (9/12). 

TRIBUNJAMBI.COM - Bidang Penerangan Hukum Kejati Jambi melaksanakan dialog interaktif di ruang siar RRI Jambi Pro 1 chanel 88,5 mHz Rabu (9/12).

Dialog dengan topik Peran Jaksa dalam pemantauan Pilkada Serentak ini dipandu penyiar RRI Ansori, dan narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Dr. Johanis Tanak didampingi Eko Adhyaksono selaku Aspidsus dan Fajar Rudi Manurung selaku Aspidum.

Selain pelaksanaan pilkada kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi sedunia 2020, Kajati Jambi menjelaskan jika saat ini adalah saat yang tepat mewujudkan nilai integritas, artinya dalam pemilihan pilkada serentak diharapkan masyarakat memilih gubernur dan bupati tanpa adanya politik uang.

Kajati berharap melalui peringatan Hari Anti Korupsi, penyalahgunaan dana bansos apalagi untuk kepentingan pilkada dapat berakhir.

Bidang Penerangan Hukum Kejati Jambi melaksanakan dialog interaktif di ruang siar RRI Jambi Pro 1 chanel 88,5 mHz Rabu (9/12).
Bidang Penerangan Hukum Kejati Jambi melaksanakan dialog interaktif di ruang siar RRI Jambi Pro 1 chanel 88,5 mHz Rabu (9/12). (Istimewa)

Baca juga: Kapolda Jambi Pantau Kamtibmas Pasca Pencoblosan Pilkada Sungai Penuh

Baca juga: Dandim 0419/Tanjab Tinjau Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada Serentak 2020 Bersama Bupati

Baca juga: Arvia Penyanyi Sunda Luwes Nembang Lagu Jawa, Ini Link Live Streaming The Next Didi Kempot Malam Ini

"Saya Kajati Jambi telah memerintahkan kepada jajaran Kejaksaan Negeri untuk memantau pendistribusian bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah apabila ada penyalahgunaan segera tindak dengan tegas sesuai aturan," ujarnya.

Ditambahkannya, dirinya berharap momen pelaksanaan pilkada dan gubernur dapat terlaksana dengan baik, tertib dan setelah sah dihitung suaranya agar para calon kepala daerah bisa menerima hasil, baik untuk yang menang maupun kalah. Dan apabila tidak terima dengan hasil perhitungan dapat menggugat ke Mahakamah Konstitusi bukan dengan melakukan tindakan anarkis.

Bidang Penerangan Hukum Kejati Jambi melaksanakan dialog interaktif di ruang siar RRI Jambi Pro 1 chanel 88,5 mHz Rabu (9/12).
Bidang Penerangan Hukum Kejati Jambi melaksanakan dialog interaktif di ruang siar RRI Jambi Pro 1 chanel 88,5 mHz Rabu (9/12). (Istimewa)

Baca juga: VIDEO Luka Tak Wajar di 6 Jenazah Pengawal Habib Rizieq? FPI Ungkap Kondisinya: Kami Minta Diusut

Baca juga: Ramalan Zodiak Hari Ini Rabu 9 Desember 2020, Virgo: Tujuan Spiritual Prioritas Anda

Baca juga: Daftar Harga HP Samsung Hari Ini 9 Desember 2020 lengkap, Seri Galaxy A01 Core hingga Note 20 Ultra

Aspidum Fajar Rudi menjelaskan jika selama pelaksanaan pilkada serentak ini telah menugaskan 2 jaksa di sentra gakkumdu provinsi dan masing masing 2 jaksa kejaksaan negeri di sentra gakkukmdu kabupaten, perkembangan perkara pidana pemilu di provinsi jambi ini sudah ada 2 perkara yang pertama di Sungai Penuh dan satu lagi akan disidang di PN Jambi. "Keduanya ada keterkaitannya dengan pengarahan massa untuk memilih salah satu calon," jelasnya.

Aspidsus Eko Adhyaksono pun ikut menambahkan jika selama ini apabila terbukti ada politik uang maka akan dilakukan penyidikan hingga persidangan.

"Selain itu kita tetap memantau dana bansos selama covid ini jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun pilkada juga, karena hukumannya maksimal bisa dihukum mati" tutupnya.

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

Editor: Andreas Eko Prasetyo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved