Usulan Lelang Dua Jabatan di Pemkab Tanjabbar Ditolak Kemendagri

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak usulan permohonan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) terkait permohonan lelang untuk dua jabatan di lingkup Pemkab Tanjabbar. Pengajuan sudah disampaikan Oktober lalu untuk dua jabatan yang saat ini diisi Plt kepala dinas.

Pengajuan tersebut termaktub dalam Surat Edaran (SE) BKN nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, pada tanggal 30 Juli 2019. Surat Edaran ditujukan kepada pejabat yang berada di instansi pusat dan instansi daerah.

Pada poin ketiga tentang Isi Surat Edaran, pasal B ayat 11 yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama (3) Tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama (3) Tiga bulan yang mengantikan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 secara tidak langsung dicabut.

"Kita sudah ajukan pada Oktober lalu, tapi ajuan itu ditolak. Karena memang kita saat ini dalam Pilkada," kata Sekretaris Daerah Tanjabbar, Agus Sanusi saat dikonfirmasi.

Dua Jabatan yang akan di lelang tersebut yakni Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Saat ini dua jabatan tersebut dijabat oleh pelaksana tugas.

Kedua kepala dinas tersebut diangkat sekitar Juni 2019 dan hingga saat ini masih menjabat. Kata Agus pihaknya akan kembali mengajukan permohonan lelang jabatan ke Kemendagri setelah pelaksanaan Pilkada.

"Sesuai arahan dari kementerian itu akan kita ajukan setelah Pilkada," pungkasnya.