Luhut dan Ketua KPK Berselisih Soal Pemeriksaan Edhy Prabowo, Ada Apa Sebenarnya?

Luhut menilai Edhy sebagai orang baik, oleh karena itu, sikap Edhy yang langsung mundur dari jabatannya perlu dihormati.

Editor: Teguh Suprayitno
Tribunnews/Herudin
Ketua KPK, Firli Bahuri saat konferensi pers penetapan tersangka dugaan suap di Kota Cimahi, di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2020). KPK menetapkan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris RSU Kasih Bunda, Hutama Yonathan sebagai tersangka dugaan suap terkait izin pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda dengan barang bukti uang Rp 425 juta. 

Luhut dan Ketua KPK Berselisih Soal Pemeriksaan Edhy Prabowo, Ada Apa Sebenarnya?

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai Edhy Prabowo sebagai orang baik. Karena itu Ia pun mengomentari pemeriksaan yang dilakukan KPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Diketahui, Luhut meminta KPK tidak berlebihan dalam memeriksa Edhy Prabowo.

Kemudian, Firli Bahuri tegas membantahnya.

Ia mengatakan, KPK tidak melakukan pemeriksaan secara berlebihan dalam menangani perkara korupsi.

"Saya tidak ingin langsung merespons tentang pendapat orang."

Baca juga: Fadli Zon Jadi Menteri KKP, Pengamat: Ramai Dunia Persilatan, Gak Kebayang Muji-muji Jokowi Terus

Baca juga: Isi Surat Habib Rizieq Buat Wali Kota Bogor Marah, Bima Arya Mendadak Tegur Pihak RS, Apa Isinya?

Baca juga: Ternyata Begini Kondisi Habib Rizieq, Pantas Tak Mau Dijenguk Massa FPI dan Lakukan Swab Diam-diam

"Tetapi yang pasti adalah, pemeriksaan tidak ada istilah berlebihan," kata Firli, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Minggu (29/11/2020).

Menurut Firli, pemeriksaan bertujuan untuk mengungkap keterangan yang sebenar-benarnya.

Ia juga mengungkapkan KPK tidak bisa memprediksi selesainya sebuah pemeriksaan.

Ketua KPK, Firli Bahuri saat konferensi pers penetapan tersangka dugaan suap di Kota Cimahi, di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2020). KPK menetapkan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris RSU Kasih Bunda, Hutama Yonathan sebagai tersangka dugaan suap terkait izin pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda dengan barang bukti uang Rp 425 juta.
Ketua KPK, Firli Bahuri saat konferensi pers penetapan tersangka dugaan suap di Kota Cimahi, di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2020). KPK menetapkan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris RSU Kasih Bunda, Hutama Yonathan sebagai tersangka dugaan suap terkait izin pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda dengan barang bukti uang Rp 425 juta. (Tribunnews/Herudin)

Sebab, menurut Firli, yang terpenting dari pemeriksaan adalah sejauh mana keterangan yang disampaikan sesuai dengan keterangan saksi-saksi lain.

"Kita tidak bisa apakah pemeriksaan itu cukup satu jam, apa cukup dua jam, apakah cukup tiga jam, bukan itu," kata Firli.

Firli melanjutkan, pemeriksaan yang dilakukan KPK juga dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Sebab, hasil kerja penyidik KPK nantinya akan diuji oleh jaksa penuntut umum.

"Apakah berkas perkara lengkap atau tidak lengkap. Selanjutnya, diuji kembali di dalam pemeriksaan peradilan."

"Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan, tidak ada yang berlebihan," kata Firli.

Baca juga: Diburu FBI, Ini Orang Indonesia yang Dijuluki Ratu Penipu Hollywood, Komplotannya Ada di Jakarta

Baca juga: Sejumlah Pejabat DKI Jakarta Terancam Jadi Tersangka Imbas Acara Habib Rizieq, Riza Patria Pasrah

Baca juga: 7 Pejabat Penting Dicopot Gegara Kerumunan Massa di Acara Habib Rizieq, Begini Nasib Mereka Sekarang

Luhut sebut Edhy Prabowo orang baik

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berlebihan dalam pemeriksaan Edhy Prabowo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap proses penetapan ekspor benih lobster.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap proses penetapan ekspor benih lobster. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja, jangan berlebihan."

"Saya titip itu saja. Tidak semua orang jelek, banyak orang yang baik kok," katanya di Gedung KKP, Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Luhut memuji sikap Edhy Prabowo yang mengambil langkah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri KP setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Luhut menilai Edhy sebagai orang baik, oleh karena itu, sikap Edhy yang langsung mundur dari jabatannya perlu dihormati.

"Saya tahu Pak Edhy itu sebenarnya orang baik. Saya senang bahwa beliau langsung ambil alih tanggung jawab seperti seorang kesatria."

"Dan itu kita harus hormati juga hal-hal semacam itu," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

Luhut meminta masyarakat mendoakan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap menjalankan tugas seperti biasa.

Meski diterpa adanya kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster yang melibatkan sejumlah pejabat di KKP.

Kronologi penangkapan Edhy Prabowo

Sebelumnya diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020) malam.

Hal itu lantaran ia terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/11/2020) dini hari.

Kala itu ia baru tiba dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

Baca juga: Edhy Prabowo Borong Barang Mewah di Hawaii Usai Disuap Rp 3,4 Miliar, Habis Ratusan Juta untuk Ini

Baca juga: Ini Profil Suharjito, Penyuap Menteri KKP Edhy Prabowo, Perusahaannya Pernah Dapat Penghargaan

Ia ditangkap bersama istri dan beberapa pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di.

Buntut dari penetapannya sebagai tersangka, Edhy mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020).
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Tidak hanya itu, ia juga mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

OTT yang berlangsung di Jakarta, Depok, dan Bekasi itu mengamankan 17 orang.

Setelah melakukan pemeriksaan, akhirnya KPK menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut.

Selain Edhy, enam tersangka lainnya adalah staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata.

Kemudian pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, dan seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.

Kemudian, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Ade Miranti Karunia)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Luhut Minta Jangan Berlebihan Periksa Edhy, Ketua KPK Membantah: Tidak Ada Pemeriksaan Berlebihan.

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved