Breaking News:

Yusril : Kepala Daerah Dipilih Langsung oleh Rakyat, Pemberhentiannya Harus oleh Rakyat Melalui DPRD

Inmen itu dikeluarkan oleh Mendagri Tito Karnavian dengan ancaman pencopotan kepala daerah jika melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Editor: Sulistiono
TRIBUNNEWS.COM
Yusril Ihza Mahendra - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, pemberhentiannya harus oleh rakyat melalui DPRD. 

TRIBUNJAMBI.COM - Instruksi Menteri (Inmen) Dalam Negeri (Mendagri) No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 memicu polemik.

Inmen itu dikeluarkan oleh Mendagri Tito Karnavian dengan ancaman pencopotan kepala daerah jika melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Baca juga: Ternyata Kopassus Takut dengan Sosok Ini saat Latihan, Bagi Si Baret Merah Lebih Seram dari Hantu

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat bicara atas ancaman kepala daerah itu.

"Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi," kata Yusril lewat pesan singkat, Kamis (19/11/2020) dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: VIDEO: UMKM di Kota Jambi ini Produksi Kue untuk Diet dan Penderita Diabetes

"Proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," lanjut dia.

Ia menambahkan, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah diserahkan secara langsung kepada rakyat melalui Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU daerah.

KPU adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan calon sebagai pemenang dalam Pilkada.

Baca juga: Ramalan Shio Sabtu 21 November 2020, Monyet Lebih Agresif dari Biasanya, Simak 11 Shio Lainnya

Walau kadangkala KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila penetapan pemenang yang sebelumnya telah dilakukan dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril mengatakan, pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh Pemerintah.

Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati dan wali kota terpilih dan melantiknya.

Baca juga: Mayat Dalam Drum Posisi Kaki di Atas Ditemukan Istrinya, Tanjabbar Heboh, Korban Punya Riwayat Ini

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved