Breaking News:

Gubernur Jawa Tengah Sebut Pemerintah dan DPR Teledor Susun UU Cipta Kerja, 'Komunikasi Buruk'

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku terdapat keteledoran eksekutif dan legislastif dalam menyusun UU sapu jagad itu.

Istimewa
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jateng, Sakina Rosellasari saat mengumumkan kenaikan UMP Jateng di rumah dinasnya, Jumat (30/10/2020). 

Gubernur Jawa Tengah Sebut Pemerintah dan DPR Teledor Susun UU Cipta Kerja, 'Komunikasi Pemerintah Buruk'

TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku terdapat keteledoran eksekutif dan legislastif dalam menyusun UU sapu jagad itu.

Ganjar langsung menghubungi pemerintah pusat ketika Undang-undang Cipta Kerja mendapat respon negatif di masyarakat.

Ia sepakat terdapat keteledoran eksekutif dan legislastif dalam menyusun uu sapu jagad itu.

"Pagi-pagi, mas Pratik (Mensesneg Pratikno) saya kontak. Saya bilang, 'Mas, salah Mas'. Lalu 'ho oh' dia bilang begitu," ujar Ganjar dalam talkshow bertajuk "Telaah UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" yang digelar secara daring, Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Habieb Rizieq Beri Tamparan Keras UU Cipta Kerja : Main Ketok Palu Disahkan, Ini Kan Namanya Ngawur

Baca juga: 6 Hakim MK Diberi Bintang Mahaputera, Buruh Curiga Berkaitan Proses Sidang Gugatan UU Cipta Kerja

"Siapa yang teledor, ya pemerintah dan DPR salah. Titik. Mau kita marah ya marah saja. Nah sekarang kita carikan solusinya," lanjutnya.

Ganjar pun mengungkapkan, kesalahan ketik seperti itu bukan baru terjadi saat ini. Kondisi serupa menurutnya pernah terjadi di UU Pemerintahan Daerah (Pemda) pada masa reformasi.

"UU Pemda waktu dulu zaman reformasi me-refer salah. Sama. Tidak ada pasal yang di-refer. Secara penulisan typo-typo begini juga," kata Ganjar.

Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). Aksi mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober tersebut akibat pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah RI.
Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). Aksi mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober tersebut akibat pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah RI. (ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAH)

Lebih lanjut, dia pun menyebut pemerintah bersalah dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja. Ganjar menyebut komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam menyusun UU ini buruk.

"Karena kita tidak mau membuka informasi ini, itu saja. DPR juga tidak salah-salah amat," ungkap Ganjar.

Sebab setelah ditelusuri, setiap hasil dari rapat konsultasi selalu diunggah di website resmi. "Tetapi siapa yang membaca website ya ?," tambah Ganjar.

Baca juga: Buruh Akan Terus Demo Hingga UU Cipta Kerja Dibatalkan, Jika Tidak Terwujud Bagaimana? 

Baca juga: Dianggap Ingin Merusak Fasilitas Negara, Massa Demo UU Cipta Kerja di Jambi Disemprot Water Cannon

Sebelumnya, pemerintah telah mengakui adanya kesalahan pengetikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal itu diklaim pemerintah sebagai kekeliruan teknis administratif saja sehingga tak berpengaruh pada implementasi UU Cipta Kerja.

"Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2020).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ganjar Pranowo: Keteledoran di UU Cipta Kerja Salah Pemerintah dan DPR",

Editor: Rahimin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved