Breaking News:

Habib Rizieq Sindir Pemerintah, Sebut UU Cipka Keja Lucu: Ini Bikin UU Atau Kuitansi Warung Kopi?

Habib Rizieq Shihab ikut mengkritik pemerintah soal pembuatan dan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Editor: Teguh Suprayitno
Capture YouTube Front TV
Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq ikut mengkritik UU Cipta Kerja yang dibuat pemerintahan Jokowi dan DPR RI. 

"Dari 800 halaman jadi 900-an, kemudian naik jadi seribuan. Dari seribu turun lagi 812, dari 812 naik lagi jadi seribu sekian. Ini lagi bikin UU atau kuitansi warung kopi?," kata dia.

Baca juga: 10.000 Massa Kumpul di Acara Pernikahan Putri Habib Rizieq, Satgas Covid19 Tak Melarang, Tak Berani?

Tak hanya itu, Habib Rizieq menyatakan, pemerintah dan DPR tak memahami sepenuhnya isi dari UU yang baru disahkan itu.

"Kalau sekarang UU jadi 1.000 halaman ya enggak apa-apa, tapi baca, sampai mulutnya berbusa ya baca," tuturnya.

Penjelasan Baleg DPR

Pro dan kontra mengenai keberadaan Undang-undang Cipta Kerja alias Omnibus Law terus bergulir.

Penolakan mengenai aturan tersebut juga terus bermunculan melalui banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan banyak elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, kaum miskin kota hingga buruh.

Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo justru keberadaan Omnibus Law membuat Indonesia selangkah lebih maju ketimbang negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pasundan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). Para demonstran menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI. Dalam aksinya, mereka sempat berusaha masuk Gedung DPRD Jabar dengan mendobrak pintu gerbang namun usahanya gagal.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pasundan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). Para demonstran menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI. Dalam aksinya, mereka sempat berusaha masuk Gedung DPRD Jabar dengan mendobrak pintu gerbang namun usahanya gagal. (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

Kalau Omnibus Law tidak segera disahkan kata Firman, Indonesia akan ketinggalan jauh dari Thailand dan Malaysia.

"Di negara manapun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak melakukan maka kita akan ketinggalan dari negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan sebagainya," kata Firman dalam pernyataannya kepada Tribun, Senin (26/10/2020).

"Oleh karena itu kemarin adanya salah seorang anggota parlemen Malaysia berteriak-teriak tentang Omnibus Law karena mereka khawatir kalau nanti Indonesia lebih maju Malaysia akan tertinggal jauh," tambahnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved