Berita Muaro Jambi
Pagu Anggaran di Bidang Pendidikan Minim Pengajuan, Anggota DPRD Muaro Jambi Minta Ini ke Masnah
Dari gambaran pengajuan pagu anggaran untuk Dinas Pendidikan Muaro Jambi tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi masih menggunakan pola pagu tahu
Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Masih minimnya pengajuan pagu anggaran di bidang pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengakibatkan pelayanan dasar belum maksimal.
Dari gambaran pengajuan pagu anggaran untuk Dinas Pendidikan Muaro Jambi tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi masih menggunakan pola pagu tahun 2020.
Hal ini, membuat beberapa anggota badan penggaran (Bangar) DPRD Muaro Jambi akan perjuangkan pagu anggaran tahun 2021 dijalankan secara profesional dan sesuai kebutuhan.
Ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Muaro Jambi Ulil Amri.
Baca juga: Alen Bakery Berdiri Sejak 2013, Ternyata Pernah Melayani 13 Ribu Kue Kotak Dalam Sehari
Baca juga: Terjawab Sudah, Sosok Ini Ungkap Tanda di Pipi Kanan Pemeran Pria di Video Asusila Mirip Gisel
Baca juga: Sinopsis Jodha Akbar Episode 56, Jalal dan Jodha Masuk Perangkap
"Jika dalam pembahasan pagu anggaran bidang pendidikan bersama pemerintah nantinya, masih menggunakan pola lama, kami akan perjuangkan untuk tahun 2021 agar ditingkatkan lagi dari tahun sebelumnya," sampai Ulil, Kamis (12/11/2020).
Pada tahun 2020, pagu anggaran untuk bidang pendidikan Pemerintah Muaro Jambi hanya anggarkan sebanyak Rp 40 miliar.
"Namun dari angka Rp 40 miliar tersebut, sangat tidak cukup untuk memaksimalkan pelayanan dasar bidang pendidikan, dari nilai tersebut memang kelihatan besar, tapi nilai segitu digabungkan untuk biaya rutin pembayaran gaji pegawai," jelasnya.
Sementara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, mereka hanya mengandalkan dari dana DAK, perlu diketahui dari dana DAK itu hanya mampu memperbaiki fasilitas pendidikan sifatnya perbaikan ringan dan sedang saja.
Pada tahun 2020, anggaran untuk perbaikan ruang kelas baru hanya dapatkan anggaran senilai Rp 300 juta diluar dana DAK, seperti pengerjaan SD di daerah Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko, sementara di Muaro Jambi masih banyak sekolah yang perlu di perhatikan untuk pembangunannya menggunakan APBD.
"Sebut saja, ada sebuah SMP yang di daerah Kumpe sering mengalami kebanjiran ketika musim hujan, perlu perbaiki secara total menggunakan dana APBD, dan masih banyak sekolah lainnya yang butuh anggaran APBD untuk perbaikan berat," ungkapnya.
Mereka sangat berharap pada Bupati Masnah, memperhatian lebih terhadap layanan dasar seperti, bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian untuk di pagukan anggaran yang cukup.
"Apapun keberhasilan dari layanan dasar tersebut, kedepan mereka sebagai pemerintah juga yang mendapatakan rewards dan nama baik dari masyarakat Muaro Jambi," tutur Ulil Amri.
