Breaking News:

Berita Tanjabtim

Wacana Pemkab Ekskavasi Tahap Tiga Situs Perahu Kuno Lambur di Tanjabtim Mendapat Beragam Tanggapan

Wacana Pemerintah Kabupaten untuk kembali melanjutkan penelitian perahu kuno lambur, mendapat tanggapan beragam

Penulis: Abdullah Usman | Editor: Nani Rachmaini
TRIBUNJAMBI/ABDULLAH USMAN
Situs bersejarah perahu kuno Lambur di Tanjab Timur 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Wacana Pemerintah Kabupaten untuk kembali melanjutkan penelitian perahu kuno lambur, mendapat tanggapan beragam dari pihak desa dan BPCB, Minggu (9/11/2020).

Penelitian dan ekskavasi tahap tiga terhadap situs bersejarah perahu kuno lambur, yang direncanakan Pemerintah pada 2021 mendatang setidaknya menimbulkan tanggapan beragam oleh pihak terkait.

Satu di antaranya dari pihak desa setempat, dikatakan Kades Lambur I Sutar, kepada tribunjambi.com menuturkan, dengan adanya wacana pemerintah untuk kembali melakukan penelitian di situs perahu kuno tersebut disambut baik dan setuju.

"Perahu kuno tersebut sudah beberapa kali digali dan diteliti, namun masih menimbulkan pertanyaan di benak warga. Kita minta pemerintah juga berikan ketegasan agar warga tidak berandai andai," ujar Kades

Pasalnya berdasarkan informasinya, penelitian tahap tiga ini difokuskan pada pemetaan wilayah kawasan situs perahu kuno saja, dan belum termasuk untuk wilayah sekitar situs.

Baca juga: MERINDING! Nyanyi Lagu Gugur Bunga, Mengingat Pejuang Kemerdekaan di Hari Pahlawan 10 November

Baca juga: Musnahkan 44 Kg Sabu-sabu dan Ribuan Ekstasi, Tahan 22 Tersangka, Kapolda Jambi Beri Pesan Menohok

Baca juga: UPDATE Tol Betung-Jambi, Panjang 33 Km Ada 6 Desa di Muarojambi Dilalui Tol Trans Sumatera

"Kami warga sekitar berharap hal tersebut dapat segera dilakukan, sehingga warga tidak berandai-andai ia atau tidak wilayah ini akan digunakan," tambahnya.

Lanjutnya, dari hasil pertemuan sebelumnya juga dibahas terkait tindak lanjut ke depan termasuk pembangunan museum dan pelebaran kawasan perahu kuno.

Dengan lebar berkisar 2 hektare atau minimal 1,5 hektare lahan yang merupakan tanah warga bersertifikat.

"Namun yang menjadi permasalahannya terkait pembebasan lahan, karena dari 2 hektare tadi merupakan kawasan pertanian, kebun dan hunian permanen," ujarnya.

"Nah terkait bangunan, sawah dan lainnya tadi hingga saat ini belum ada solusi atau angka yang pas yang disepakati antara pemda dan warga," tambahnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved