Breaking News:

Berita Jambi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jambi 2019 Tidak Mengalami Kenaikan Signifikan, Ini Penyebabnya

Indeks demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi tahun 2019 berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statitik Provinsi Jambi baru mencapai mencapai 69,76

tribunjambi/zulkifli azis
Rakor Pokja IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Provinsi Jambi, November 2020 

"Andaikan ini semua ini ditayangkan di website mungkin kenaikan cukup tinggi," sebut Mukhti.

Kendati demikian, ke depan Pokja IDI Provinsi Jambi yang dipimpin Sekda Provinsi Jambi akan menyusun rencana aksi untuk meningkatkan indeks demokrasi di Provinsi Jambi ke depan.

Baca juga: Gisella Anastasia Turut Komentari Gorden di Video Syur Mirip Dirinya: Yang Tahu Aku Ya Tahulah

Baca juga: Anggota DPRD Muarojambi Minta Bupati Masnah Memiliki Perhatian Lebih terhadap Petani Peternakan

Baca juga: Pakar Mudah Ungkap Pemeran Pria di Video Syur Mirip Gisel, Terjawab Video Bukan Rekayasa Digital

Pemprov Jambi Berupaya Wujudkan Perda Covid-19

Pemerintah Provinsi Jambi berupaya membentuk Peraturan Daerah (Perda) terkait penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi.

Melalui Perda ini nantinya akan mempertegas pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. 

"Kami juga mepersiapkan rancangan Perda, ini terkait upaya kita untuk memperkuat penanganan Covid-19 ke depan," kata Pjs Gubernur Jambi Restuardy Daud.

Meski telah ada Peraturan Gubernur terkait pemberian sanksi pada saat adaptasi kebiasaan baru namun ini tidak cukup untuk memberikan penekanan terhadap pelaksanaan di lapangan.

"Jadi perda ini adalah kepastian hukum terkait penegakan protokol kesehatan," jelasnya.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Ali Zaini saat dikonfirmasi terkait Perda covid-19 ini mengatakan, hingga saat ini Pemprov masih menunggu konfirmasi dari DPRD untuk membahas Ranperda tersebut di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah ditetapkan.

"Sudah kita surati DPRD untuk mengajukan Perda di luar Peropem."

"Kita masih menunggu itu," ujarnya.

Jika sudah disetujui DPRD, tahapan selanjutanya adalah penyusunan Ranperda dan pelimpahan kepada DPRD untuk dibahas. 

Mengingat PR DPRD Provinsi Jambi terkait pembahasan Perda masih cukup banyak.

Ali tetap optimis pembahasan Perda covid-19 tersebut akan selesai hingga akhir tahun.

"Kita tetap optimis," sebutnya. (tribunjambi/zulkifli azis)

Penulis: Zulkipli
Editor: Nani Rachmaini
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved