Breaking News:

Berita Tanjab Timur

Wacana Pemkab Tanjabtim Melanjutkan Penelitian Perahu Kuno Lambur Tahap Tiga Disambut Baik

Satu di antaranya dari pihak desa setempat. Ini dikatakan oleh Kades Lambur I Sutar kepada Tribunjambi.com.

Tribunjambi/Abdullah Usman
Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Hariyanto, mengunjungi langsung situs Perahu Kuno Lambur yang berada di Kecamatan Muara Sabak Timur. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Wacana Pemerintah Kabupaten Tanjabtim untuk kembali melanjutkan penelitian Perahu Kuno Lambur, mendapat tanggapan beragam dari pihak desa dan BPCB.

Penelitian dan ekskavasi tahap tiga terhadap Situs Perahu Kuno Lambur, yang direncanakan pemerintah pada 2021 mendatang setidaknya menimbulkan tanggapan beragam oleh pihak terkait.

Satu di antaranya dari pihak desa setempat. Ini dikatakan oleh Kades Lambur I Sutar kepada Tribunjambi.com.

Ia menuturkan, dengan adanya wacana pemerintah untuk kembali melakukan penelitian situs perahu kuno tersebut disambut baik dan setuju.

Baca juga: FEB Unja Gelar Acara JEBAC 2020 Secara Virtual, Sebanyak 430 Peserta dari Seluruh Indonesia Hadir

Baca juga: Viral Video Syur Mirip Gisel-Jedar, Penyebar Diancam Pidana-Kata Hotman Paris Soal Video Panas Artis

Baca juga: Tekanan Inflasi Jambi Oktober 2020 Meningkat, BI Jambi: November Diperkirakan Tetap Terkendali

"Perahu kuno tersebut sudah beberapa kali digali dan diteliti, namun masih menimbulkan pertanyaan di benak warga. Kita minta pemerintah juga berikan ketegasan agar warga tidak berandai andai," ujar Kades, Minggu (9/11/2020).

Pasalnya berdasarkan informasinya, penelitian tahap tiga ini difokuskan pada pemetaan wilayah kawasan situs perahu kuno saja, dan belum termasuk untuk wilayah sekitar situs.

"Kami warga sekitar berharap hal tersebut dapat segera dilakukan, sehingga warga tidak berandai andai ia atau tidak wilayah ini akan digunakan," tambahnya.

Lanjutnya, dari hasil pertemuan sebelumnya juga dibahas terkait tindak lanjut kedepan termasuk pembangunan museum dan pelebaran kawasan perahu kuno.

Dengan lebar berkisar 2 hektar atau minimal 1,5 hektar lahan yang merupakan tanah warga bersertifikat.

"Namun yang menjadi permasalahannya terkait pembebasan lahan, karena dari 2 hektar tadi merupakan kawasan pertanian, kebun dan hunian permanen," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Abdullah Usman
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved