Tanah Belum Bersertifikat

BREAKING NEWS: 1,1 Juta Bidang Tanah di Provinsi Jambi Hingga Kini Belum Bersertifikat

Tanah yang belum bersertifikat tersebut mencapai 48 persen dari jumlah total 2.310.000 bidang di Provinsi Jambi. 

Penulis: Zulkipli | Editor: Nani Rachmaini
tribunjambi/zulkifli azis
Penyerahan sertifikat tanah rakyat secara serentak oleh Presiden Joko Widodo secara virtual, bersama Kepala BPN Provinsi Jambi, Senin (9/11/2020). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sekitar 1.100.000 bidang tanah di Provinsi Jambi hingga kini belum bersertifikat.

Tanah yang belum bersertifikat tersebut mencapai 48 persen dari jumlah total 2.310.000 bidang di Provinsi Jambi

Tanah yang sudah bersertifikat di Provinsi Jambi baru sekitar 1.209.000 bidang tanah atau baru sekitar 52 persen.

Ditarget semua bidang tanah di Provinsi Jambi sudah terdaftar atau bersettifikat pada 2025 mendatang.

Hal itu dikatakan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi Dariatna dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah rakyat secara serentak oleh Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Kumpulan Doa dan Dzikir Setelah Sholat Fardu, Sholat Magrib, Isya, Subuh, Dzuhur dan Ashar

Baca juga: Seleksi CPNS 2021 Dibuka Maret 2021, Ini Persyaratan dan Dokumen yang Harus Disiapkan

Baca juga: Bawa Sabu 19 Kg akan Edar di Jambi, 4 Kurir Diupah Rp 20 Juta, Terancam 20 Tahun Penjara

Dadat menyampaikan, khusus untuk tahun 2020 ini sertifikat tanah yang telah diselesaikan hingga saat ini berjumlah 24.500 sertifikat.

Sementara yang dibagikan hari ini sebanyak 18.500 sertifikat.

"Saya juga berterimakasih kepada jajaran Pemda. Karena tanpa dukungan dari instansi terkait tentu kita tidak bisa melaksanakan dengan baik."

"Sehingga ke depan target yang diberikan oleh Presiden tahun 2025 semua tanah sudah bersertifikat bisa tercapai," kata Dadat.

Sementara itu Sekda Provinsi Jambi Sudirman yang hadir dalam kegiatan itu, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh BPN Provinsi Jambi maupun Kabupaten/kota.

Menurut Sudirman Ini merupakan bagian dari target yang dibebankan oleh Presiden kepada kepala BPN Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memenuhi hajat penyelesaian hajat sertifikat. 

"Pak Presiden menargetkan tahub 2025 tidak ada lagi masyarakat yang memiliki tanah tidak memiliki sertifikat," kata Sudirman. 

Menurutnya, apabila masyarakat telah memiliki sertifikat maka, akan memperkecil potensi munculnya konflik lahan. 

(Berita Jambi)

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved