Advertorial
Ihsan Yunus Saksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kemenag dan UIN STS Jambi
Kuliah umum bertajuk “Menjaga Produktivitas dan Integritas Akademik demi Performa Perguruan Tinggi di Era dan Pasca Pandemi Covid-19” ini menghadirkan
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Jambi melangsungkan kuliah umum pada Kamis, 5 November 2020 yang lalu.
Kuliah umum bertajuk “Menjaga Produktivitas dan Integritas Akademik demi Performa Perguruan Tinggi di Era dan Pasca Pandemi Covid-19” ini menghadirkan tiga pembicara.
Pembicara pertama, Prof Su’aidi selaku Rektor UIN Jambi. kedua Prof Oman Fathurahman selaku Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI. Narasumber ketiga, M R Ihsan Yunus, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Jambi.
Dalam kuliah umum ini didiskusikan bagaimana kiat-kiat kampus tetap dapat melangsungkan pendidikan secara efektif di tengah pandemi.
Prof Oman dan Ihsan menekankan pentingnya posisi UIN dalam dunia pendidikan nasional dan karenanya pemerintah dan DPR selalu berkomitmen untuk mendengarkan kebutuhan kampus-kampus dalam memastikan lancaranya kegiatan.
“Saya selalu tekankan dunia pendidikan sebagai sektor yang harus kita jaga dan kalau perlu selamatkan di tengah pandemi. Melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bukan perkara mudah. Dibutuhkan infrastruktur dan sumber daya yang siap. Daripada itu, kami di Komisi VIII DPR RI selalu terbuka akan masukan dan kebutuhan kampus seperti UIN Jambi ini,” ujar Ihsan Yunus.
Selain kuliah umum, dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara UIN Jambi dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Negara Agama Republik Indonesia. Perjanjian Kerjasama ini terkait Pelaksanaan Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah.
Turut menyaksikan penandatanganan tersebut, Ihsan Yunus berharap makin terjalinnya sinergi antara berbagai stakeholder dalam pelaksanaan haji dan umrah.
“Ini langkah yang sangat baik. Urusan haji dan umrah itu urusan umat Islam secara keseluruhan. Bukan urusan pemerintah semata. Adanya sinergi antara dunia kampus dan pemerintah seperti dalam program sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah ini tentunya harus didorong keberadaannya,” tukas Ihsan. (*)
