TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Persoalan tanah ulayat adat di Kabupaten Kerinci sering menimbulkan konflik sosial.

Sehingga membuat Pemerintah Kabupaten Kerinci sedikit kewalahan menangani masalah tersebut.

Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam waktu dekat akan mengaktifkan kembali lembaga adat Kabupaten Kerinci dan lembaga adat lainnya yang ada di Kerinci.

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Kerinci, Ami Taher.

Baca juga: Di Hadapan Massa Demo SPI, Kuasa Hukum Junawal Ungkap Pihaknya Terima Vonis 4,6 Tahun

Baca juga: Daftar Harga HP Oppo Bulan November 2020 Lengkap, dari RAM 4/64GB Harga Rp 2 Jutaan hingga Seri Baru

Baca juga: Puluhan Prajurit Makorem 042/Gapu Dilibatkan, Latihan Pakai APD dan Pemulasaran Jenazah Covid-19

Dia mengatakan, bahwa Bupati Kerinci, telah menyarankan untuk mengaktifkan lagi lembaga ada Kabupaten Kerinci dan lembaga adat lainnya yang ada di Kerinci.

"Kerinci memiliki banyak lembaga adat seperti Lekuk 50 Tumbi, Tanah Sekudung, Tigo Luhah Semurup dan lembaga adat lainya."

"Nanti akan kita benahi masing-masing, lembaga adat ini nanti di bawah naungan kerapatan adat Kabupaten Kerinci," ujarnya.

Dia menyebutkan, beberapa kejadian konflik sosial di Kerinci, salah satunya lahan tanah adat seperti antara Desa Semerap dan Muak serta Sungai Tutung dan Sungai Deras, diselesaikan secara adat.

"Makanya kita akan aktifkan semua lembaga adat yang ada di Kerinci, biar permasalahan lahan ini bisa cepat diselesaikan dan tidak terjadi keributan meluas," tandasnya.

(tribunjambi/herupitra)