Peneliti ICW Heran Bawaslu Loloskan Mantan Koruptor Maju Pilkada di Dua Daerah Ini

Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) di Dompu dan Lampung Selatan meloloskan mantan narapidana kasus korupsi dalam Pilkada 2020.

Editor: Rahimin
.(SERAMBI/M ANSHAR)
Ilustrasi Pemilu 

TRIBUNJAMBI.COM - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) di Dompu dan Lampung Selatan meloloskan mantan narapidana kasus korupsi dalam Pilkada 2020.

Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan paslon di dua daerah tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) karena belum memenuhi masa jeda pidana.

Putusan Bawaslu ini menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Permasalahannya putusan KPU yang membatalkan pencalonan mereka dibatalkan oleh Bawaslu sehingga mereka bisa kembali mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada di daerahnya masing-masing,” kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi daring, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW di Jakarta Utara Bakal Jadi Ikon Baru Jakarta

Baca juga: Resmi Menikah, Kevin Aprilio Menyebut Alasan Unik Sahkan Vicy Melanie di Tengah Pandemi Covid-19

Baca juga: Daftar 17 Wilayah Merasakan Guncangan Dari Gempa Pangandaran 5,9 Magnitudo, Warga Berhamburan Keluar

Sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Pasangan yang dimaksud, yakni calon bupati dan wakil bupati Dompu, Syaifurrahman-Ika Rizky Veryani, serta calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Hipni-Melin Haryani Wijaya.

Peserta yang berstatus mantan terpidana dan belum melewati masa jeda pidana, yakni Syaifurrahman dan Melin.

Pilkada serentak 2020.
Pilkada serentak 2020. (Tribunjambi/Hendro)

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadil Ramadhanil, menilai putusan Bawaslu tersebut menunjukkan inkonsistensi dalam menjalankan putusan MK terkait masa tunggu pidana.

Fadil mencontohkan, pertimbangan Bawaslu Dompu dalam putusannya yang menyebut bahwa masa tunggu dimulai ketika terpidana keluar dari lapas. Padahal, katanya, tak semua terpidana yang keluar dari lapas otomatis berstatus mantan terpidana.

Menurut Fadil, mantan terpidana adalah orang yang telah menjalani hukuman sesuai putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Baca juga: 8 Tahun Dipacari Irwan Mussry, Desy Ratnasari Ungkap Penyebab Putus dan Tak Jadi Dinikahi

Baca juga: Pemilihan Presiden Digelar 2020, Elektabilitas Ganjar Paling Tinggi, Prabowo Urutan Kedua

Baca juga: Jika MenikahiAdit Jayusman, Ayu Ting Ting Diprediksi Harus Rela Tak Nyanyi dan Jadi IRT, Kenapa?

“Orang yang berstatus mantan terpidana itu adalah orang yang sudah betul-betul selesai menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap dan tidak lagi memiliki kewajiban hukum yang berkaitan dengan status pidananya karena kesalahan yang dia lakukan,” ucap Fadil dalam kesempatan yang sama.

Dengan adanya putusan Bawaslu tersebut, Fadil menilai, memunculkan ketidakpastian hukum dalam tahapan Pilkada. Untuk itu, ia meminta Bawaslu di tingkat pusat untuk mengoreksi putusan di dua daerah tersebut.

“Ada ruang yang sangat baik bagi Bawaslu RI setelah melakukan telaah terhadap putusan-putusan Bawaslu kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu untuk diluruskan dan mengkoreksi putusan ini,” tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana", 

Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved