Breaking News:

Ini Risiko Presiden Jokowi Jika Tetap Nekat Teken UU Cipta Kerja, KSPI Akan Demo Besar-besaran

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja terus menjadi polemik tak berkesudahan. KSPI) menegaskan, akan menggelar demo besar-besaran jika Presiden Jokowi

Editor: Teguh Suprayitno
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin memberikan keterangan pers. 

Ini Risiko Presiden Jokowi Jika Tetap Nekat Teken UU Cipta Kerja, KSPI Akan Demo Besar-besaran

TRIBUNJAMBI.COM - Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja terus menjadi polemik tak berkesudahan.

Bahkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan, akan menggelar demo besar-besaran jika Presiden Joko Widodo tetap menandatangi UU Cipta Kerja.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, demo awalnya direncanakan akan digelar tanggal 28 Oktober.

Namun, karena menyesuaikan dengan tanggal merah, maka aksi itu akan digeser pada tanggal 1 November 2020.

"Pertama, direncanakan tanggal 28 Oktober. Kalau presiden menandatangani UU Cipta Kerja, maka pada saat itu karena 29 Oktober tanggal merah, 31 Oktober hari Minggu, maka tanggal 1 November bisa dipastikan buruh-buruh KSPI akan menyerukan aksi nasional di seluruh Indonesia. 20 Provinsi lebih dari 200 Kabupaten/Kota," ujar Said, dalam konferensi pers secara daring via aplikasi Zoom, Sabtu (24/10).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal (Tribunnews.com/Glery)

Said menegaskan, para buruh tidak akan menggelar aksi unjuk rasa yang berujung kekerasan dan anarkis.

Dia memastikan penyampaian aspirasi KSPI dan konfederasi buruh lainnya berlangsung secara damai.

"Aksi-aksi buruh setidaknya oleh KSPI dan 32 konfederasi lain, kami mengambil prinsip anti kekerasan, non violence. Tidak ada keinginan rusuh, tidak ada keinginan anarkis, tidak ada keinginan atau melakukan tindakan merusak fasilitas," jelasnya.

Baca juga: Sosok Pangeran Abdul Azim, Putra Raja Brunei Meninggal Dunia, Dikenal Tampan dan Kontroversial

Tak hanya aksi unjuk rasa secara nasional, Said mengatakan, pihaknya juga akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) begitu UU Cipta Kerja diteken oleh Jokowi.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved