TRIBUNJAMBI.COM - UU Cipta Kerja sudah disahkan DPR bersama pemerintah pada Senin (5/10/2020) lalu.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan mengapa pemerintah dan DPR tetap mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja meski pandemi Covid-19 masih berlangsung di dalam negeri.

Jokowi menyebut, langkah pemerintah menginisiasi RUU Cipta Kerja itu dilandasi rumitnya aturan dan birokrasi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Baca juga: Ini Sikap Tegas KSPI Pada 1 November Nanti Jika Jokowi Tetap Tandang Tangan UU Cipta Kerja

Baca juga: Bocor ke Publik Pose Ranjang Amanda Manopo dan Billy Syahputra, Ustaz Zacky Beri Peringatan Ini!

Baca juga: Malunya Via Vallen Hingga Nekat Lakukan ini Usai Videonya Dinilai Jiplak Kpop IU: Maaf Kelalaiannya!

Bahkan pada Juni lalu, Indonesia ditempatkan menjadi negara nomor 1 pada Global Complexity Index Artinya, kata dia, regulasi dan birokrasi Indonesia ditempatkan Paling rumit di dunia.

Oleh karena itu Pemerintah berketetapan untuk melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi dan birokrasi secara besar besaran.

"Walaupun sedang ada pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tidak menghambat pemerintah untuk melakukan reformasi struktural. Ketika banyak negara maju mengalami kemunduran, ini lah saatnya bagi Indonesia melakukan lompatan kemajuan," kata Jokowi saat membuka HUT ke-56 Partai Golkar secara virtual, Sabtu (24/10/2020).

"Itu lah semangat berbagai kebijakan pemerintah, termasuk UU Cipta kerja," sambung dia.

Jokowi menyebut reformasi struktural ini dimaksudkan agar UMKM berkembang dengan pesat. Lalu industri padat tenaga kerja juga dapat tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan.

Baca juga: Sinopsis Jodha Akbar Episode 38, Raja Jalal Semakin Terikat Secara Emosional dengan Jodha

Baca juga: Sinopsis Arang yang Dibintangi Lee Dong Wook, Mengungkap Kasus Pembunuhan Berantai

Baca juga: Permintaan Terakhir Khabib Nurmagomedov Untuk UFC: Saya Juara Sejati Di Kelas Ringan Tanpa Kalah

"Kita mengganti izin usaha dengan hanya pendaftaran untuk UMKM. Kita permudah pendirian PT dengan modal minimal dan tak ada pembatasan. Koperasi bisa didirikan dengan hanya sembilan orang. Sertifikasi halal bagi UMK kita gratiskan dibiayai oleh APBN," kata Jokowi.

Kepala Negara pun menyampaikan apresiasi atas dukungan kader Golkar terhadap UU Cipta Kerja ini. Partai Beringin menjadi salah satu dari tujuh fraksi di DPR yang mendukung UU sapu jagat tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi