Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

6 Paslon Cakada Ini Direkomendasikan Bawaslu Untuk Didiskualifikasi dari Peserta Pilkada 2020

6 pasangan calon kepala daerah direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) untuk diberi sanksi diskualifikasi dari peserta Pilkada 2020.

.(SERAMBI/M ANSHAR)
Ilustrasi Pemilu 

TRIBUNJAMBI.COM - 6 pasangan calon kepala daerah direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) untuk diberi sanksi diskualifikasi dari peserta Pilkada 2020.

Keenam paslon itu diduga melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang sejumlah larangan di Pilkada.

"Pasal 71 ada yang terkait mutasi dan ada yang terkait penyalahgunaan wewenang perbuatan atau tindakan yang menguntungan paslon," kata Abhan saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: MUI Usulkan Jabatan Presiden Jadi 7 atau 8 Tahun, Ini Jawaban Sekjen Anwar Abbas

Baca juga: Indonesia Dapat Pinjaman dari Jepang Rp 6,95 Triliun, Hasil Pertemuan Jokowi dan PM Jepang

Baca juga: 4 Video Rusuh Demonstrasi di Jambi Tadi Malam, Bakar Motor s/d Diuber-uber Polisi di Kampus

Pasal 71 Ayat (1) UU Pilkada menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Sementara itu, Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri".

Pilkada serentak 2020.
Pilkada serentak 2020. (Tribunjambi/Hendro)

Adapun Ayat (3) pasal yang sama berbunyi "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih".

Menurut Abhan, 6 paslon yang mendapat rekomendasi sanksi Bawaslu ada yang menyalahgunakan wewenang melalui politisasi bansos.

Ada juga yang menyalahgunakan anggaran penanganan Covid-19 dan melakukan mutasi pejabat.

Baca juga: Jadwal Liga Champions Malam Ini Live SCTV Real Madrid vs Shakhtar dan Salzburg vs Lok Moskow

Baca juga: Hasil Liga Champions Tadi Malam PSG vs Man United 1-2, Tragedi di Kotak Penalti

Baca juga: Hasil Liga Champions Lazio vs Dortmund, Juventus vs Dynamo Kyiv, Barcelona vs Ferencvaros

Keenam paslon itu tersebar di Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Pegununangan Bintang (Papua), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo, serta Kabupaten Kaur (Bengkulu).

Rekomendasi sanksi itu telah disampaikan Bawaslu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditindaklanjuti.

Abhan menyebut, hingga saat ini KPU baru menindaklanjuti 2 rekomendasi Bawaslu yakni sanksi kepada paslon Kabupaten Banggai dan Ogan Ilir.

"Ada yang tidak ditindaklanjuti (paslon) Halmahera Utara rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti artinya tidak didiskualifikasi," kata Abhan.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. Hari pemungutan suara Pilkada rencananya dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini",

Editor: Rahimin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved