Breaking News:

UU Cipta Kerja

Sudah Disahkan DPR, Presiden PKS Sebut UU Cipta Kerja Cacat Prosedur dan Substansi

UU Cipta Kerja sudah disahkan DPR pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020) kemarin. Banyak penolakan terhadap UU Cipta Kerja tersebut.

Editor: Rahimin
KOMPAS.com/DEAN PAHREVI
Ahmad Syaikhu 

TRIBUNJAMBI.COM - UU Cipta Kerja sudah disahkan DPR pada rapat paripurna, Senin (5/10/2020) kemarin. Banyak penolakan terhadap UU Cipta Kerja tersebut.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, terdapat dua masalah utama dalam undang-undang (UU) Cipta Kerja yang baru saja disahkan.

Kedua masalah tersebut adalah UU Cipta Kerja yang cacat secara prosedur dan materil atau substansi.

"Secara prosedur UU Cipta Kerja ini tidak transparan, tidak sesuai dengan tata cara atau asas dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan yang baik sehingga cacat secara demokrasi," ujar Syaikhu dalam konsolidasi nasional dengan seluruh Ketua DPW PKS se-Indonesia secara daring, dikutip dari siaran pers, Minggu (11/10/2020).

Pemprov Jambi Beri Kesempatan Honorer Bisa Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, 300 Orang Sudah Terdaftar

Mahasiswi Asyik Bercinta Saat Kuliah Online, Adegan Terlarang Terekam 21 Detik, Lupa Matikan Kamera

Selalu Dituduh Selingkuh, Ibu Muda di Maluku Tenggara Nekat Bakar Diri Depan Suami dan Mertua

Secara prosedur, kata Syaikhu, pembahasan UU Cipta Kerja dilakukan tergesa-gesa. Hal tersebut tampak dari naskah rancangan UU (RUU) yang belum final sehingga belum bisa diakses publik tetapi sudah disahkan dalam paripurna.

"Pembahasan juga tidak memperhatikan dan tidak empati terhadap situasi krisis bangsa yang sedang menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19," kata Syaikhu.

Sementara secara substansi, kata dia, UU Cipta Kerja juga memiliki beragam persoalan, antara lain memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara.

Pengunjuk rasa melemparkan kembali gas air mata ke aparat kepolisian saat aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (8/10/2020). Aksi demontrasi dari berbagai lembaga di Medan tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian.
Pengunjuk rasa melemparkan kembali gas air mata ke aparat kepolisian saat aksi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan Gedung DPRD Sumut, Medan, Kamis (8/10/2020). Aksi demontrasi dari berbagai lembaga di Medan tersebut berujung bentrok dengan aparat kepolisian. (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)

Hal tersebut tergambar melalui pemberian kemudahan pihak swasta dan asing dalam pembentukan Bank Tanah.

"Lalu memuat substansi pengaturan yang merugikan pekerja atau buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha," kata dia.

Pengaturan tersebut di antaranya adalah soal pesangon yang memang tidak hilang, tetapi dikurangi dari semula 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji.

Kepsek SMA/SMK Curhat ke Pjs Gubernur Jambi, Keluhkan Sarana Prasarana Sekolah

Diam-diam Sule dan Nathalie Holscher Gelar Akad Nikah, RT Akui Kesaksiannya: Semoga Sakinah Mawadah

Desa Rantau Limau Manis Merangin Banjir, Ketinggian Air Capai 2 Meter, Kades Sebut yang Terparah

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved