Breaking News:

Sikap Resmi MUI, PBNU, PP Muhammadiyah dan Terhadap Kontroversi UU Cipta Kerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan taklimat yang berisi tujuh poin pernyataan sikap terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan DPR.

Editor: Rohmayana
ist
Aparat Kepolisian bersitegang dengan pendemo di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berlangsung ricuh. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan taklimat yang berisi tujuh poin pernyataan sikap terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan DPR.

 Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama PP Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan pernyataan sikap resmi atas kontroversi pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja oleh Sidang Paripurna DPR yang mengundang reaksi penolakan keras masyarakat.

Berikut sikap MUI, PBNU, dan Muhammadiyah terkait Omnibus Law UU Cipta kerja;

Surat tersebut ditandatangani Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi dan Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas pada tanggal 8 Oktober 2020.

"Mencermati dan menyaksikan Konstalasi Politik, Sosial dan Ekonomi Mutakhir serta Suasana Hati Sanubari Bangsa Indonesia terkait penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang mendapatkan protes dan unjuk rasa serta penentangan dari berbagai elemen bangsa di seluruh Indonesia, maka dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Taklimat,"

Tiga Pasang ABG Ngamar Bareng di Rumah Kosong, Sempat Tukar Pasangan, Pesta Seks, dan Digerebek

Tak Hanya Nathalie Holscher, Ini Daftar Cewek Yang Sempat Dekat dan Dikabarkan Bakal Dinikahi Sule

Alat Kosmetik Ini Wajib Ada Dalam Tas Wanita, Bisa Buat Percaya Diri

sebut taklimat yang diterima Tribunnews.com dari Sekjen MUI Anwar Abbas, Jumat (9/10/2020).

Berikut 7 poin Maklumat dari MUI menyikapi pengesahan UU Cipta Kerja:

1. MUI sangat menyesalkan dan prihatin kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merespons dan mendengarkan permintaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dewan Pimpinan MUI serta Pimpinan Ormas-Ormas Islam dan segenap elemen bangsa yang menolak ditetapkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.

Padahal berbagai elemen bangsa tersebut telah mengirimkan pernyataan sikapnya bahkan telah bertemu dengan Pimpinan DPR RI dan anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja.

2. MUI menolak UU Cipta Kerja yang lebih banyak menguntungkan para Pengusaha, Cukong, investor asing serta bertolak belakang dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang berbunyi:

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved