Breaking News:

BREAKING NEWS Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Resmi Disahkan DPR RI Senin 5 Oktober 2020

Senin (5/10/2020) DPR RI resmi mengesahkan Omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna.

ist
Polisi melakukan penyekatan di sejumlah titik kawasan industri di Kabupaten Bekasi terkait aksi unjuk rasa buruh ke gedung DPR RI Jakarta menolak omnibus law, Senin, (5/10/2020). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Senin (5/10/2020) DPR RI resmi mengesahkan Omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna.

Palu tanda pengesahan diketuk Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengetuk setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," tutur dia.

KPS Universitas Batanghari Ikuti Musyawarah Nasional, Diikuti 36 Delegasi Universitas di Indonesia

Jubir Covid Taharuddin Positif Corona, Pasien Baru Membludak di Tanjabbar, Hari Ini Nambah 14 Orang

Tes DNA Belum Terlaksana, Isu Nadya Mustika Digugat Cerai Rizki DA Viral, Singgung Soal Duda Keren

Sembilan fraksi di DPR kembali menyampaikan pandangan mereka terhadap RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna.

Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tetap menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi.

Halaman
12
Editor: Rohmayana
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved