Breaking News:

Kades Padang Kelapo, Sampaikan Keberatan Atas Dakwaan Jaksa Dalam Kasus Korupsi Dana Desa

Kades Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batanghari ajukan Eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batanghari.

Tribunnews.com
ilustrasi 

Kades Padang Kelapo, Sampaikan Keberatan Atas Dakwaan Jaksa Dalam Kasus Korupsi Dana Desa

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kades Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Batanghari ajukan Eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Batanghari dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan besi.

Keberatan ini disampaikan oleh terdakwa Sarbaini melalui penasehat hukummya Sultan Ana SH pada sidang yang digelar secara daring di Pengadilan Tipikor Jambi, Senin (28/9/2020).

Ada beberapa poin dalam dakwaan yang dinilai tidak jelas dan kabur sehingga merugikan terdakwa. Salah satunya mengenai uang kerugian negar, ia mengatakan bahwa kliennya telah mengembalikan kerugian negara senilai Rp 315 juta. Uang itu dikembalikan sebelum Sarbaini ditetapkan sebagai tersangka.

BREAKING NEWS Hasil Swab Warga Merangin yang Meninggal Positif Covid-19, Warga Diminta Tak Panik

Akibat Pegawai Setda Positif Covid-19, Kantor DPRD Muaro Jambi Ikut Ditutup Tiga Hari

RSUD Raden Mattaher Lengang, Pelayanan Tutup Setelah 12 Tenaga Medis Terpapar Covid-19

Pada dakwaan JPU disebutkan bahwa Sarbaini telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 279 Juta.

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Batanghari Nomor : 700/116/LHA-PKKN/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) tersebut menurut Sultan merupakan laporan baru yang tidak diketahui oleh Sarbaini. Dan nilainya juga berbeda dengan LHP sebelumnya.

“Ada LHP baru yang tidak kami ketahui, dan LHP ini ada ketika dakwaan telah disampaikan kepada terdakwa. Ada selisih 18 juta dari LHP sebelumnya,” papar Sultan.

Padahal LHP sebelumnya yang dikeluarkan adalah berdasarkan LHP nomor 700/023 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2020. Adanya dua versi penghitungan kerugian negara ini dinilai kabur oleh penasehat hukum terdakwa.

Atas eksepsi yang diajukan tersebut, majelis hakim pun memberi waktu pihak JPU Kejari Batanghari untuk menyampaikan tanggapannya pada persidangan yang akan digelar pekan depan.

Sarbaini ditetapkan sebagai tersangka pada April 2020 lalu, selaku kepala Desa Padang Kelapo ia diduga melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi pada pembangunan jembatan besi menggunakan Anggaran Dana Desa tahun 2019. (Dedy Nurdin)

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved