Firli Bahuri Dinyatakan Bersalah, Presiden Jokowi Dianggap Gagal karena Salah Pilih Pimpinan KPK

Firli Bahuri dinyatakan terbukti melanggar etik karena memakai helikopter mewah saat berkunjung ke Baturaja, Sumatera Selatan.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNJAMBI.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal dalam memilih pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berintegritas.

Pernyataan ICW menyikapi putusan Dewan Pengawas KPK atas kasus etik Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli Bahuri dinyatakan terbukti melanggar etik karena memakai helikopter mewah saat berkunjung ke Baturaja, Sumatera Selatan.

Tak hanya Jokowi, ICW juga mengkritik Pantia Seleksi Pimpinan KPK dan Komisi III DPR RI yang telah gagal memilih pimpinan KPK berintegritas.

"Putusan etik yang dijatuhkan oleh Dewan Pengawas terhadap Firli Bahuri sekaligus mengkonfirmasi bahwa kinerja Panitia Seleksi Pimpinan KPK, Presiden Joko Widodo, dan segenap anggota Komisi III DPR RI terbukti gagal dalam memilih Pimpinan KPK yang benar-benar berintegritas," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (28/9/2020).

Download Full MP3 Lagu Anak-anak Indonesia Terpopuler 2020 Lengkap Sampai Jadul, Tayo Dua Mata Saya

Warga Selampaung Ketakutan Harimau Berkeliaran di Kebun, BKSDA Turun Bawa Perangkap

Menurut Kurnia hal ini harus menjadi catatan serius di masa mendatang bagi Jokowi, DPR, dan Pansel Pimpinan KPK dalam memilih pimpinan lembaga antirasuah.

Diharapkan tidak lagi memilih figur pelanggar etik menjadi Ketua KPK.

"Jika tidak, maka praktik seperti ini akan terulang kembali dan amat mencoreng kredibilitas kelembagaan KPK," ujar Kurnia.

Sebelumnya, Firli terbukti melanggar kode etik lantaran menunggangi helikopter mewah saat berkunjung ke Baturaja pada beberapa waktu lalu.

Meski dinyatakan bersalah atas perbuatannya, Firli hanya dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 yaitu agar terperiksa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan mentaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku komisi pemberantasan Korupsi," kata Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan Pangabean, Kamis (24/9/2020).

Dalam menjatuhkan putusannya, Dewas KPK mempertimbangkan sejumlah hal.

Untuk hal yang memberatkan, Firli disebut tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan.

Kemudian, Firli sebagai Ketua KPK yang seharusnya menjadi teladan malah melakukan hal yang sebaliknya.

Sementara itu, untuk hal yang meringankan Firli belum pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.

"Terperiksa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho.

SUMBER: Tribun Sumsel

2 Pegawai Positif Covid-19, Kepala Diskominfo Tanjab Barat Minta Semua Pegawai Kerja dari Rumah

Terkuak Jumlah Hadiah Jawara LIDA 2020, Hari dari Jambi Pimpin Perolehan Sementara, Bakal Juara?

Sumber: Tribun Sumsel
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved