Warga Blokir Kelas Karena Kepsek Dipindah, Sekretaris Dinas: Diberi Tanggungjawab Lebih Besar

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Pelantikan pejabat fungsional kepala sekolah di Kabupaten Muarojambi beberapa waktu lalu dapat kritikan dari Anggota DPRD Muaro Jambi.

Pasalnya, dalam pemilihan dan penempatan kepala sekolah dinilai tidak selektif.

Ketua Komisi III, Usman Khalik mengatakan, penempatan jabatan fungsional kepala sekolah tersebut kurang selektif.

"Salah satu contoh pemindahan kepala SDN 13 di Desa Rantau Panjang Kecamatan Kumpeh menuai protes dari warga setempat, dan sempat disegel ruang sekolah tersebut karena masyarakat tidak terima kepala sekolahnya dipindahkan," jelasnya Selasa (22/9).

Anggota Fraksi PDI-P ini juga mengatakan telah mendatangi Dinas Pendidikan Muarojambi untuk menanyakan kejelasan guna menyampaikan aspirasi masyarakat yang datang menyampaikan kepadanya.

Aspirasi itu langsung ditanggapi Sekretaris Dinas Pendidikan Muarojambi, Jasman Gultom. Dijelaskan, sekolah yang disegel akibat dari pelantikan kepala sekolah beberapa waktu lalu, benar merupakan protes dari masyarakat setempat.

"Mereka menyegel sekolah tersebut atas kecintaan mereka kepada kepala sekolah yang bertugas di desanya, mereka mengharapkan suatu saat kepsek tersebut bisa kembali lagi," jelas Gultom.

Ia juga mengatakan ruang yang disegel tersebut hingga saat ini sudah dibuka kembali.

"Dalam penempatan jabatan fungsional kepala sekolah tersebut sudah kita lakukan sesuai dengan petunjuk, bahwa kita mengangap kepsek yang dipindahkan itu lebih berprestasi, intinya kita Dinas Pendidikan menilai bisa memberi ia tanggungjawab yang lebih besar sehingga memajukan sekolah yang baru ditempatinya," kata Gultom.

Mereka dipindahkan ke SDN 35 kebetulan kepsek yang lama telah pensiun, karena kepsek SDN 13 tersebut dinilai memiliki potensi bisa mengembangkan sekolah itu lebih baik.

"Kita tidak ada visi lain, kami berharap setelah dipindahkan ke SDN 35 bisa mengembangkan sekolah tersebut menjadi besar," tutupnya.