Breaking News:

Pilkada Jambi di Tengah Pandemi Covid-19, Sekda Provinsi Jambi Minta KPU Buat Aturan Baru

Di tengah masa pandemi, pelaksanaan Pilkada menjadi rawan dalam penularan Covid-19.

Tribunjambi/Zulkifli
Pj Sekda Provinsi Jambi, Sudirman. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Pilkada serentak di Provinsi Jambi akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Di tengah masa pandemi, pelaksanaan Pilkada menjadi rawan dalam penularan Covid-19.

Pemprov Jambi meminta kepada KPU untuk membuat aturan baru saat pencoblosan.

Pj Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan ada beberapa wacana yang disarankan pada 9 Desember mendatang, saat pelaksanaan pemilihan. 

“Bisa saja menggunakan shift daftar pemilih saat pemilihan berlangsung,” kata dia, Jumat sore (18/9).

Lanjutnya, dilakukan shift ini sepertinya harus dilakukan, pasalnya ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kerumunan banyak orang. Kemudian ini juga mencegah antrian yang sangat panjang dan masyarakat juga tak terjadi pengumpulan di Tempat Pemilihan Umum (TPU).

Hamas-Apri Ajak Politik Santun di Pilkada Bungo: Jangan Menjelekkan Kandidat Lain

Pilkada Jambi, Musri Nauli Ingin Haris-Sani Lanjutkan Program HBA

Jubir Rumah Perjuangan Sebut Fachori Umar-Syafril Nursal Paket Komplit

“Yang menjadi persoalan penting ini harus diatur oleh KPPS, sehingga masyarakat bisa menaati protokol kesehatan covid,” tambahnya.

Kemudian, Sudirman juga menyebutkan protokol kesehatan Covid-19 ini harus dipedomani dan diwaspadai, ini tak bisa diabaikan begitu saja. Jangan sampai nantinya Pilkada serentak ini menimbulkan klaster baru dalam penularan Corona.

Kata Sudirman, setiap daerah harus melakukan rapat koordinasi disiplin penegakkan protokol kesehatan Covid-19. Untuk saat ini di Provinsi Jambi yang belum melakukan rakor hanya ada dua kabupaten, yakni Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjab Barat.

“Laporannya yang belum di sampaikan ke pusat, kalau rakornya sebenaranya sudah dilakukan,” sebutnya.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan Pilkada ada beberapa titik kerawan yang akan terjadinya penularan Covid-19, salah satunya yakni pada 23 November, yang merupakan penetapan calon kepala daerah. Sehingga ini harus diwanti-wanti dan membatasi jumlah massa.

Selanjutnya, pada penetapan nomor urut calon, juga memiliki kerentanan dalam penularan covid. Kata Sudirman, saat ini baik penetapan calon di KPU, maupun sebelum penetapan iringan massa harus diperhatikan dengan betul.

“Penetapan nomor urut menjadi perhatian dari Kementerian terkait penularan Covid-19,” ungkapnya.

Kemudian, saat tahapan seperti kampanye yang menggunakan keramaian dengan menghadirkan tokoh, ini harus memiliki izin dari tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jambi.

Penulis: Zulkipli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved