Breaking News:

Lelang Jabatan Direktur BUMD Provinsi Jambi PT JII Diundur, Baru Bisa Digelar 2021

Pasalnya hingga kini belum ada kekuatan keuangan untuk menggaji pucuk pimpinan di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi ini.

Wartawan Tribun Jambi Zulkifli
Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi PT Jambi Indoguna Internasional (JII) jalan ditempat 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Setelah sempat direncanakan pada akhir tahun 2020 ini, lelang jabatan Direktur PT Jambi Indoguna Internasional (JII) dipastikan diundur.

Pasalnya hingga kini belum ada kekuatan keuangan untuk menggaji pucuk pimpinan di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi ini.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo. Kata dia kemungkinan lelang jabatan akan digelar pada tahun 2021 mendatang.

Syafril Nursal Bongkar Alasan Maju Pilkada Jambi Hingga Rela Lepas Jabatan Kepolisian

Dampak Covid-19, RAPBD Kabupaten Merangin Menurun Hingga Rp 132 Miliar

Reaksi Raffi Ahmad Disorot, Kisah Rey Mbayang Blak-blakan ke Dinda Hauw Mirip Gue Banget

“Jadi mungkin setelah ada kekuatan untuk menggaji (direktur), baru nanti ada lelang jabatang dan kita akan libatkan DPRD Provinsi Jambi. Kemungkinan lelang ini pada awal 2021,” katanya Senin (14/9/2020).

Untuk sekarang ini saja, Agus mengakui PT JII masih dipimpin oleh Pelaksana Direktur yang tak mendapatkan gaji.

Walaupun begitu, ia menyebut PT.JII tetap memperoleh pemasukan Rp30 juta perbulan dari usaha pengelolan jarigang gas di Kota Jambi.

“Sekarang masih dikisaran Rp30 Juta per bulan, nantinya jika PT JII sudah terkumpul modal baru dilakukan percepatan,” terangnya.

Disinggung terkait, Parthicipant interest (PI) 10 persen yang akan didapatkan Provinsi Jambi pada perusahaan Minyak dan gas yang memulai kontrak kerja baru di Jambi, Agus menyebut masih berproses.

Seperti Mandala Lemang di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) yang kini sudah dibentuk anak perusahaan untuk mengelola PI 10 persen ini.

“Kita sudah lengkapi perjanjian kerjasam dengan Bupati Tanjabbar, jadi kita tinggal tunggu apakah mulai tahun 2021 atau 2022 dapat deviden dari pengelolaan migas di Jambi ini,” tegasnya.

Selain di Tanjabbar, Agus juga mengakui ada 2 kontrak kerja Migas baru di Batanghari yang kemungkinan bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemprov Jambi.

Penulis: Zulkifli
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved