Breaking News:

Politik Identitas Lebih Berbahaya Dari Politik Uang, Contohnya di Pilkada DKI Jakarta 2017 Lalu

Politik identitas di Pilkada pada 2017 berdampak besar dan sangat berbahaya. Hal itu dikatakan Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.

Editor: Rahimin
KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengikuti debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017). Temanya membahas reformasi birokrasi serta pelayanan publik dan 

TRIBUNJAMBI.COM - Politik identitas di Pilkada pada 2017 berdampak besar dan sangat berbahaya. Hal itu dikatakan Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.

Menurut Ray, akibat politik identitas yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta 2017 misalnya, hingga saat ini dampaknya masih dirasakan masyarakat luas.

Keterbelahan publik pun masih belum dapat dihilangkan.

Peringatan Dini BMKG Jumat (14/8) - Wilayah Ini Waspada Hujan Lebat Disertai Kilat/petir

BREAKING NEWS Rumah Panggung di Londrang Ludes Terbakar, Siswi SD Ikut Terbakar dan Meninggal Dunia

Niat dan Tata Cara Sholat Jumat, Ada Bacaan Sunnah Qobliyah dan Badiyah serta Amalan Lengkap

"Tidak selesai setelah gubernur ditetapkan di DKI Jakarta, sampai sekarang hampir belum bisa sembuh luka akibat politik identitas yang begitu marak dalam Pilkada DKI Jakarta," kata Ray dalam sebuah diskusi daring yang digelar Kamis (13/8/2020).

Ray menilai, bahaya politik identitas bahkan melebihi bahaya politik uang. Sebab, jika politik uang bersifat temporal, politik identitas dampaknya menyebar dan berkepanjangan. Praktik politik uang juga tidak pernah berakibat pada kekerasan.

Anies-Sandiaga tes kesehatan saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu
Anies-Sandiaga tes kesehatan saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu (Taufik Ismail/Tribunnews.com)

Sebaliknya, politik identitas rawan bersinggungan dengan kekerasan. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari kepala daerah yang lahir dari kontestasi politik bernuansa politik identitas pun dianggap sulit sembuhkan keterbelahan masyarakat.

"Seperti yang dijalani Anies Baswedan di DKI Jakarta, betapa dia mengakui bahwa semua produk aturan yang dikeluarkan oleh beliau tidak ada yang bernuansa intoleransi tetapi tidak semerta-merta itu bisa menyembuhkan luka akibat dari politik identitas yang begitu marak terjadi di dalam pelaksanaan Pilkada DKI 2017," ujar Ray.

Universitas Jambi dan Pemkab Tebo Tanda Tangan MoU Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

Bank Bukopin Hadirkan Program Deposito Merdeka Seru

Kronologi Muntaz Rais Anak Amien Rais Tak Terima saat Ditegur Karena Pakai HP di Pesawat

Melihat fenomena ini, Ray mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk lebih agresif dalam melakukan pencegahan.

Sebab, menurut dia, partai politik yang menjadi pengusung ataupun pendukung calon kepala daerah tak punya keseriusan untuk menyelesaikan persoalan politik identitas di pilkada.

Ray mengatakan, partai hanya peduli pada isu politik identitas selama hal itu merugikan mereka.

Relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2017) malam.(KOMPAS.com/NURSITA SARI)
Relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10/2017) malam.(KOMPAS.com/NURSITA SARI) ()

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved