CATAT! Ini Kreteria UMKM Calon Penerima BLT Rp 2,4 Juta versi Satgas Pemulihan Ekonomi

Bantuan ini setelah pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk restrukturisasi kredit ke pelaku UMKM beberapa waktu lalu.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program bantuan ini masih belum bisa dijalankan lantaran pemerintah masih dalam tahap pengumpulan data.

"Program ini masih belum bisa dijalankan karena masih harus mengumpulkan data. Otomatis karena ini belum tercatat resmi dan formal, datanya kurang lengkap dan kami masih mencari UMKM mana yang belum mendapatkan akses perbankan untuk bisa diberikan bantuan," ujarnya dalam Webinar Gotong-royong #JagaUMKM Indonesia yang disiarkan secara virtual, Selasa (11/8/2020).

• Borok Asli Wijin Dibongkar Gisella Anastasia hingga Bawa nama Agnez Mo: Bayangin Aja, Alumni!

• Bobby Nasution Sudah Persiapkan Diri Untuk Jadi Kepala Daerah, Itu Alasan PDI-P Untuk Mengusung

• KABAR GEMBIRA! Seleksi CPNS Dibuka Kembali Tahun 2021, Ini Penjelasan Menpan RB soal Formasinya

• Sandiaga Uno Geleng-geleng Kepala Pergoki Al Ghazali Santai Lakukan Ini di Depanya: Ini Problem Kita

Budi juga mengakui memang program ini masih dalam tahap proses. Pemerintah kata dia, akan hati-hati memilih UMKM yang layak mendapatkan bantuan tersebut pada Agustus 2020.

Tak hanya itu, pihaknya pun sampai meminta data dari penyedia pinjaman online untuk mendata UMKM mana saja yang layak mendapatkan bantuan.

"Kami akan koordinasi terus dengan beberapa penyedia pinjaman online seperti peer to peer lending yang memberikan pinjaman ke UMKM. Kami lihat dia memiliki data lengkap juga," katanya.

Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan bantuan uang tunai ini diberikan agar pelaku UMKM yang terkena pandemi bisa mengakses pembiayaan modal kerja agar bisa kembali menjalankan aktivitasnya.

"Dana ini diberikan untuk membantu mereka di tengah pandemi Covid-19 agar bisa mengakses pembiayaan untuk modal kerja mereka, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali," ucap dia.

Dia pun menambahkan adapun program ini akan dimulai dari pertengahan Agustus 2020.

Realisasi Subsidi Bunga UMKM Baru Rp 1,5 Triliun

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, realisasi program subsidi bunga yang dikucurkan pemerintah untuk UMKM baru mencapai Rp 1,5 triliun.

Padahal, pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran untuk program subsidi bunga kepada UMKM sebesar Rp 32,8 triliun untuk mengurangi dampak pandemi virus corona (Covid-19).

Bendahara Negara itu menjelaskan, seretnya penyerapan subsidi tersebut terjadi lantaran masih ada kendala baik di perbankan maupun lembaga keuangan dalam melakukan komunikasi kepada UMKM mengenai program bantuan pemerintah.

"Dari total susidi sejak periode diluncurkan Maret, target debitur 60 juta kita penyerapan sampai hari ini Rp 1,5 triliun. Belum terlalu besar, " ujar Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (11/8/2020).

"Masih ada persoalan entah di perbankan atau lembaga keuangan dalam mengomunikasikan ke UMKM, maupun porses pendaftaran mengenai subsidi ini dievaluasi," jelas dia.

Untuk diketahui, melalui bantuan subsidi bunga, UMKM dengan pinjaman sampai dengan Rp 500 juta bakal mendapatkan subsidi bunga sebesar 6 persen pada tiga bulan pertama dan 3 persen pada di tiga bulan berikutnya.

Sementara, pinjaman di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar mendapatkan subsidi bunga sebesar 3 persen pada tiga bulan pertama dan 2 persen di tiga bulan berikutnya.

300.000 Laporan UMKM Terpukul Pandemi Covid-19

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menyatakan sejak awal pandemi Covid-19, pihaknya selalu mengedepankan konsep gotong royong untuk memulihkan usaha para pelaku UMKM di Indonesia.

“Sejak awal pandemi terjadi, yang dikedepankan Kementerian Koperasi dan UKM adalah gotong royong, karena ada refocussing dan restrukturisasi anggaran terkait program yang sebelumnya direncanakan, kemudian menjadi berbeda, maka harus didesain ulang, disesuaikan," ujarnya dalam Webinar Gotong-royong #JagaUMKM Indonesia yang disiarkan secara virtual, Selasa (11/8/2020).

Berdasarkan data yang diterima oleh Kemenkop UKM, tercatat ada sebanyak 300.000 laporan dari para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kami menerima lebih dari 300.000 laporan, sudah dihimpun secara daring, by name, by address, by NIK, geotagging, sampai dengan business intelligence-nya. Dengan adanya data ini bisa dijadikan dasar bagi kami untuk mendesain program, yang bukan hanya cepat, tapi juga tepat sasaran," kata dia.

Berangkat dari data tersebut, kata dia, Kemenkop UKM akan mendesain program yang memberikan dampak dan solusi terbaik bagi UMKM di tengah pandemi.

Fiki mengatakan ada 3 fase yang dilakukan pihaknya dalam upaya pemulihan ekonomi bagi sektor koperasi dan UMKM.

Dalam fase mitigasi atau survive, bansos diberikan kepada UMKM agar usaha tidak berhenti seketika.

Kemudian, dalam fase reaktivasi atau recovery, diperlukan sosialisasi, termasuk narasi rasa aman yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Selain itu perlu juga dilakukan dorongan dan edukasi bagi para pelaku UMKM untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya.

Sementara untuk fase ketiga adalah penumbuhan kembali. Ia menjelaskan pemerintah saat ini telah mendorong bantuan produktif untuk usaha mikro melalui program PEN.

“Program PEN dengan total nilai sebanyak Rp 123,46 triliun ini fase pengembangan UMKM, selanjutnya, yaitu regrowth, agar bisnis yang dijalankan oleh UMKM itu bisa sustain atau dapat berkelanjutan," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Cari UMKM Calon Penerima BLT Rp 2,4 Juta", Klik untuk baca: