Breaking News:

Berita Sungai Penuh

Peringkat 8 se-Indonesia, Kota Sungai Penuh Paling Rawan Ketidaknetralan ASN Dalam Pilkada

Salah satunya adalah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh masuk wilayah rawan Pilkada, terutama dalam hal ketidaknetralitas ASN dalam

ist
Ilustrasi ASN 

TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAIPENUH - Baru-baru ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan sejumlah daerah dengan tingkat ketidaknteralan aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada. Dimana ada 10 daerah yang perlu diwaspadai.

Salah satunya adalah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh masuk wilayah rawan Pilkada, terutama dalam hal ketidaknetralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada.

Kota Sungai Penuh menjadi peringkat 8 se-Indonesia dan peringkat 1 Ketidaknetralan ASN Pilkada di tingkat Sumatera.

Peserta CPNS Muarojambi Dipermudah, Boleh Menentukan Lokasi Ujian SKB Sesuai Domisili

737 Aset PLN Disertifikasi, Darmawan: Nothing is Impossible

Diusung PDIP dalam Pilkada Batanghari, Mahdan Siap Mundur dari PAN

Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, Jumiral dikonfirmasi mengakui hal itu. Ia menyebutkan, berdasarkan hasil update data dari Bawaslu RI, Pilkada di Kota Sungai Penuh masuk 10 besar terawan tingkat Nasional dengan indikator ketersediaan sarana dan prasarana dalam bentuk pendanaan dukungan dana hibah dari Pemkot Sungai Penuh.

"Kita dalam posisi sangat rawan, apalagi tingkat ketidaknetralan ASN di Pilkada Kota Sungai Penuh masuk peringkat 8 se Indonesia dan peringkat 1 se Sumatera," ungkapnya, Selasa (11/8/2020).

Disampaikannya, hampir setiap hari pihaknya telah menerima banyak laporan tentang ketidaknetralitas ASN. Dan hampir tiap hari pula pihaknya melakukan klarisifikasi dan memproses laporan tersebut.

"Dua orang sudah ada putusan dari KASN, ada dua orang lagi hasil klarisifikasinya sudah diberikan ke KASN. Empat orang lagi dalam minggu ini akan dipanggil," sebutnya.

Untuk masalah disiplin lanjutnya, itu tugas pejabat berwenang. Namun sesuai Mou KASN dan Bawaslu untuk pelanggaran netralitas ASN menjadi kewenangan Bawaslu.

"Nanti kita yang memproses dan hasilnya diteruskan ke KASN. KASN yang memproses dan memberikan sanksi serta merekomendasikan ke Walikota. Setelah putusan KASN turun nanti, Bawaslu ikut monitoring pelaksanaan putusan," tegasnya.

Jumiral berharap kepada seluruh elemen masyarakat dan petugas pemilu untuk melaporkan jika ada ASN yang ikut politik praktis atau tidak netral di Pilkada serentak 2020 ini.

Penulis: heru
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved