Breaking News:

Kepala Dinas Pendidikan Muarojambi Akui Keluarkan Kebijakan Kontroversi, Akhirnya Minta Maaf

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Muarojambi Suriadin mengakui dirinya menandatangani surat edaran yang jadi kontroversi.

Tribunjambi/Hasbi
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Muarojambi, Suriadin. 

TRIBUNJAMBI.COM,SENGETI-Plt Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Muarojambi, Suriadin mengakui dirinya menandatangani surat edaran tertanggal 15 juli 2020 dengan nomor surat 028/998/Disdikbud/2020. yang jadi kontroversi.

Dalam surat edaran yang dikeluarkan, pihaknya meminta agar kantin di Dinas Pendidikan Muarojambi menjaga kebersihan lingkungannya. Bukan hanya itu, pihak kantin juga diminta ikut membayar biaya listrik dan biaya PDAM.

Yang jadi polemik terdapat pada point ketiga pihak kantin diminta untuk berpartisipasi untuk konsumsi kepala dinas dan tamu kepala dinas.

"Saya memang menandatangani langsung surat itu, saya tidak tau kalau surat tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat Muarojambi," ujar Suriadin Senin (10/8/2020).

Rekomendasi PDIP Tahap III Diumumkan Besok, Safrial: Belum Ada Tanda-tanda

Muncul Klaster Perusahaan, Pemkab Tanjab Barat Minta Perusahaan Mau Kerja Sama

Surat itu dikeluarkan sejak 15 Juli 2020 lalu sampai sekarang, sekalipun dirinya tidak pernah makan di kantin tersebut, selain itu hingga hari ini di tengah wabah Covid-19 tidak ada tamu yang datang ke kantornya.

Ia juga mengatakan dirinya tidak terlintas untuk meminta makan gratis di kantin tersebut, hanya saja andai kata ada tamunya yang datang ia minta difasilitasi terlebih dahulu, namun akan tetap dibayar.

"Sejak surat itu dibuat saya tidak pernah makan di kantin itu, dan tamu saya juga tidak ada yang datang ke kantor ini, saya pun tidak menyangka bakal terjadi seperti ini, mungkin redaksi penulisan kami yang salah, hingga maknanya menjadi liar, untuk itu saya meminta maaf atas kesalahan ini," sebutnya.

Hingga saat ini surat tersebut sudah dirubah, yang semula pihak kantin diminta untuk berpartisipasi membayar biaya listrik dan PDAM dirubah menjadi agar menghemat pemakaian listrik dan PDAM sesuai dengan kebutuhan, selanjutnya untuk point ketiga sudah dihilangkan.

"Surat yang lama sudah kita tarik dan kita ganti redaksinya, jadi saya harapkan masalah ini tidak lagi menjadi polemik di tengah masyarakat," tutupnya.(tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin)

Penulis: Hasbi Sabirin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved