Breaking News:

Pemkab Sarolangun Koordinasi dengan Kontraktor, Sejumlah Proyek Jadi Temuan BPK

Sejumlah proyek di Dinas PUPR Sarolangun jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jambi. Nilainya mencapai Rp9,8 miliar.

Tribunjambi/Wahyu
Aang Purnama wakil ketua II DPRD Sarolangun. 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Sejumlah proyek di Dinas PUPR Sarolangun jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jambi. Nilainya mencapai Rp9,8 miliar.

Menyikapi hal ini Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sarolangun meminta agar pelaksanaan anggaran pembangunan dikelola dengan semestinya untuk kepentingan rakyat.

"Terkait temuan BPK itu merupakan suatu indikator bagi daerah terkait pembangunan. Karena pelaksanaan anggaran tidak maksimal, ini menjadi perhatian khusus kita bagi pimpinan dan anggota," kata Aang Purnama, Wakil Ketua II DPRD Sarolangun, Rabu (29/7).

Kata Aang, pihak Dinas PUPR diminta perhatian lebih dan harus ekstra terhadap pelaksanaan pembangunan fisik.

"Kami imbau juga untuk menyikapi hal ini dengan serius, jangan sampai ini jadi insiden buruk. Tetapi justru ini menjadi tolok ukur kinerja pemkab terkait temuan BPK. Ini harus serius jangan main-main lagi, jangan anggap ini hal sepele," katanya.

Diketahui, temuan itu berdasarkan Laporan Pemeriksaan Hasil (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2019.

Temuan pemeriksaan itu ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sarolangun dengan jumlah anggaran Rp9,8 miliar.

Untuk hal tersebut, pihak Pemkab masih akan berkoordinasi dengan kontraktor soal kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Menanggapi temuan itu, Kepala Dinas PUPR, Ibnu Ziady mengatakan bahwa masih berkoordinasi dengan pihak rekanan secara prosedural.

"Pasca menerima LHP kita sudah menyampaikan pihak rekanan dan tagihan untuk tindaklanjut dari LHP itu. Sekarang masih dalam proses dalam waktu 60 hari sudah ada tindak lanjut," ujarnya.

Diakuinya dengan adanya temuan dari LHP ini, pihak rekanan harus bersedia mengembalikan temuan atau kekurangan pekerjaan itu. Karena sampai saat ini pihak rekanan sudah menandatangani berita acara.

"Mesti bersedia (mengembalikan temuan itu), karena mereka sudah menandatangani berita acara," ujarnya
"Pekerjaan kurang lebih 14 item kegiatan, rata-rata ada yang jalan, jembatan, ada juga konsultan," ungkapnya.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved