Breaking News:

BREAKING NEWS Kadis dan Bendahara Dinas Perkim Sungai Penuh Jadi Tersangka Korupsi

Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Perkim Kota Sungai Penuh.

Thinkstock
ilustrasi uang dalam amplop. 

TRIBUNJAMBI.COM, SUNGAIPENUH - Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Perkim Kota Sungai Penuh tahun 2017, 2018 dan 2019. Dua orang tersangka tersebut yakni, N selaku pengguna anggaran pada Dinas Perkim dan LA selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Perkim.

Penetapan tersangka dilakukan pada, Rabu (22/7), dengan surat perintah penyidikan nomor print : 519/N.5.13/Fd.1/7/2020 untuk tersangka N. Dan surat perintah penyidikan nomor print ; 520/N.5.13/Fd.1/7/2020 untuk tersangka LA.

Pengumuman penetapan tersangka disampaikan langsung oleh Kajari, Romy Aryzianto didampingi jajaran Kasi Kejari.

Emak-emak Acungkan Pentungan ke Satpol PP, Razia PKL di Jalan Protokol Sarolangun

Bangun Taman dan Sarana Olahraga, Pemda akan Hilangkan Satu Jalur di Depan Kantor Bupati Merangin

"Pada hari ini 22 Juli 2020 Kejari Sungai Penuh menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Perkim Kota Sungai Penuh," ungkap Kajari kepada sejumlah wartawan, Rabu (22/7).

Disampaikannya, kedua tersangka tersebut yakni Kepala Dinas Perkim Inisial N selaku pengguna anggaran dan LA selaku bendahara.

Dikatakannya lagi, penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Selain itu penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 35 orang saksi.

Selain itu pihaknya juga telah meminta keterangan terhadap 2 orang saksi ahli serta bukti surat berupa laporan pemeriksaan fisik oleh ahli.

"Dari penyelidikan dan penyidikan tersebut ditemukan tiga alat bukti dan menetapkan dua orang tersangka," ungkapnya.

Terhadap kedua orang tersangka ujarnya, disangka melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun.

"Akibat perbuatan kedua tersangka, selama tiga tahun anggaran itu diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 2,5 miliar," jelasnya.

Saat ini lanjutnya, tersangka belum dilakukan penahanan. Penahanan dilakukan jika tim penyidik merasa perlu dilakukan penahanan.

"Tapi selama ini kedua tersangka koperatif," pungkasnya.(*)

Penulis: heru
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved