Breaking News:

Waspada Karhutla

Beberapa Syarat Belum Sesuai Aturan, DLH Pantau Sarpras Antisipasi Karhutla di 21 Perusahaan

Guna mengntisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim)

Penulis: Abdullah Usman | Editor: Fifi Suryani
Tribunjambi/Abdullah Usman
Beberapa instansi terkait dan DLH Tanjabtim melakukan pengecekan sarpras karhutla, di 21 Perusahaan perkebunan. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Guna mengntisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana karhutla di perusahaan perkebunan.

Tidak ingin kasus kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi seperti tahun sebelumnya, antisipasi sejak dini terus dilakukan pemerintah, terutama kesiapan perusahaan.

Dikatakan Kabid P3 KLH DLH Tanjabtim, Agus Pranoto, berdasarkan hasil kroscek lapangan yang dilakukan rata-rata perusahaan sudah melengkapi sarpras antisipasi karhutla meski dengan beberapa catatan.

"Beberapa waktu lalu DLH bersama instansi terkait sudah turun langsung melakukan kroscek lapangan, ada 21 perusahaan perkebunan yang dilakukan pengecekan," ujar Agus, Selasa (7/7).

"Secara keseluruhan perusahaan tersebut sudah melengkapi, namun memang ada beberapa syarat lainnya sesuai peraturan yang belum mereka lengkapi," tambahnya.

Dalam melakukan pengecekan pihaknya berpedoman pada Permentan No 5 Tahun 2018, dimana dalam peraturan tersebut telah diatur terkait apa saja yang harus dilengkapi perusahaan untuk antisipasi karhutla.

"Selain alat pemadaman, yang tak luput wajib dilengkapi yaitu kamera pantau. Untuk kamera pantau berlaku bagi perusahaan dengan luas izin perkebunan mereka mencapai 2.500 hektare," ujar Agus.

Selain itu, sesuai amanat Permentan No 5 tahun 2018 tadi. Pihak perusahaan juga wajib memiliki embung (stok pasokan air), yang nantinya dapat digunakan dalam melakukan pemadaman kebakaran.

Terkait, embung tadi tidak termasuk kanal. Secara fungsinya sudah beda jika kanal lebih dipergunakan untuk pasokan air bagi tanaman tidak selalu ada tergantung pasang surut air, sehingga tidak termasuk dalam peraturan tadi.

"Sejauh ini semua perusahaan perkebunan di Tanjabtim sudah diperiksa, dari sarana prasarana memang sudah melengkapi namun tidak selengkap sesuai peraturan kementan," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved