Fraksi PDI Perjuangan Sebut Pemkab Muarojambi Kurang Maksimal Realisasi Pendapatan Daerah
Fraksi PDI Perjuangan tetap memberikan masukan berupa evaluasi agar roda pemerintahan Pemkab Muarojambi semakin baik.
Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Rahimin
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Hasbi Sabirin
TRIBUNJAMBI.COM,SENGETI - Paripurna yang digelar di DPRD Muarojambi dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban APBD 2019 sebelumnya telah disampaikan Wakil Bupati Muarojambi Bambang Bayu Suseno (BBS).
Sebanyak 8 fraksi secara bergiliran untuk menyampaikan pandangan umum fraksi masing-masing.
Adapun ke-8 fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP, dan Fraksi Nasdem- PKS.
• Teriakan Bubarkan PKI Menggema di Depan Gedung DPRD Provinsi Jambi
• Dapat Catatan Penting Dari BPK, BPKAD Sarolangun Janji Segera Menyelesaikannya
• Lagi Viral Penjual Rujak Mirip Syahrini, Begini Potretnya, Dagangannya Sampai Laris karena Hal Ini
Dalam penyampaian pandangan umum dari Fraksi DPI Perjuangan dibacakan langsung oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Baijuri. Secara umum melihat bahwa pengelolaan keuangan Pemkab Muarojambi sudah cukup baik.
"Pemkab Muarojambi telah berhasil meraih 6 kali opini WTP dari BPK RI, dan 4 kali opini WTP tersebut didapat secara beruntun dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Muarojambi Masnah Basro dan BBS," ujarnya.
Ia juga menyampaikan meskipun pengelolaan keuangan Pemkab Muaroambi dinilai telah cukup baik, Fraksi PDI Perjuangan tetap memberikan masukan berupa evaluasi agar roda pemerintahan Pemkab Muarojambi semakin baik.
"Evaluasi itu terkait masih kurang maksimalnya realisasi pada laporan pos pendapatan daerah, pada belanja dan transfer daerah maupun terhadap angka SILPA tahun anggaran 2019 yang mencapai Rp 96 miliar 590 juta,” kata Baijuri pada Jumat (3/7/2020).
Dari poin-poin yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan berupa permintaan penjelasan dari pemerintah terkait target pendapatan restribusi daerah, serapan belanja modal dan belanja operasi yang kurang maksimal, aset Pemkab Muarojambi, pelaporan kas, optimalisasi pendapatan dari BUMD hingga capaian penurunan angka kemiskinan di Muaro Jambi melalui program bedah rumah.
• 23 Personil Polres Muarojambi Naik Pangkat Setingkat Lebih Tinggi, Langsung Sujud Syukur
• Tanpa Sebab, Mendadak Seorang Pemuda Bacok Kepala Kuli Bangunan, Pelaku Kemudian Diam dan Menangis
• AHY & Ahok Digosipkan Jadi Menteri Jokowi, Politisi Gerindra: Itu Sebagai Bunga-bunga di Medsos Saja