3 Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan

Penasihat Hukum Parlagutan akan Ikuti Proses Hukum Penyidik KPK

Penahanan ketiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ini juga dibenarkan oleh Jumanto, Penasehat Hukum Parlagutan Nasution.

Capture/Youtube/Komisi Pemberantasan Korupsi
BREAKING NEWS, KPK Resmi Menahan 3 Mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi Terkait Kasus Ketok Palu 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Cekman, Parlagutan dan Tadjudin Hasan usai pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Selasa (30/6/2020) sore.

Penahanan ketiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ini juga dibenarkan oleh Jumanto, penasehat hukum Parlagutan Nasution.

Ia mengatakan kliennya akan kooperatif mengikuti proses hukum.

Enam Bulan Usai Munas, Musda II Golkar Urung Dilaksanakan, Ini Kata A Rahman

Cekman Cs Ditahan Penyidik KPK Hingga 20 Hari Kedepan

Cuma Rp1 Jutaan, Smartphone Realme C11 Diluncurkan Hari Ini 30 Juli 2020, Cek Spesifikasinya

“Sebagai penasehat hukum saya harus dampingi beliau (Parlagutan;red) hingga ada kepastian hukum, kerena dari awal saya sudah di mintai untuk membantu,” kata Jumanto kepada awak media.

Hal ini juga diiyakan oleh Joshua Situmeang, penasehat hukum Cekman saat dikonfirmasi oleh awak media. Ia mengatakan masih menyiapkan diri untuk langkah hukum selanjutnya.

"Apabila nanti keterangan yang di sampaikan (Cekman;red) kurang maka akan dilakukan pemeriksaan tambahan, di sanalah peran penasehat hukum untuk mendampingi,” katanya.

Seperti disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, ketiga tersangka ditahan untuk kepentingan penyidikan.

"Hari ini untuk kepentingan penyidikan KPK menahan tiga orang lagi untuk 20 hari pertama dari tanggal 30 Juni-19 Juli pada Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur," katanya lewat akun Twitter.

Selama menjalani masa penahanan selama 20 hari kedepan, ketiganya juga akan dikarantina selama 14 tahun sesuai protokol pencegahan penularan pandemi Covid-19.

Ketiga terdakwa disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved