Ini Catatan BPK Dalam LHP Keuangan Daerah Provinsi Jambi Lagi-Lagi Masalah Aset di Dinas Pendidikan

Berdasarkan pemaparan dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Yuan Candra Djaisin, BPK juga menemukan kelemahan pengendalian intern dan...

Tribun Jambi/Zulkifli
Delapan Kali Berturut-turut, Pemprov Jambi Dapat Opini WTP dari BPK RI 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Meski meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan Pemprov Jambi tahun anggaran 2019. Namun BPK tetap saja memberikan catatan dan rekomendasi untuk diperbaiki.

Ini merupakan WTP yang diperoleh Pemprov Jambi selama 8 tahun berturut-turut.

Berdasarkan pemaparan dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Yuan Candra Djaisin, BPK juga menemukan kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara materil kewajaran LK tahun 2019.

VIDEO 2 Pedagang Positif Covid-19, Blok A dan B Pasar Tanah Abang Bakal Ditutup 1 Juli

Dalam 3 Bulan Kim Jong Un Hanya 7 Kali Muncul, Benarkah Sakit?

Honor tak Sesuai, Tim Pengubur Jenazah Covid-19 Muarojambi Ancam Mengundurkan Diri

Permasalahan tersebut antara lain, kesalahan belanja modal, belanja barang dan belanja hibah dalam penganggaran dan realisasi pada laporan realisasi anggaran.

Kedua, penyajian dan pengukuran aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan tidak sepenuhnya sesuai ketentuan terkait pengelolaan barang milik daerah.

Ketiga, penatausahaan dan penyajian aset tetap yang diperoleh dari pelimpahan kewenangan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) bidang pendidikan belum memadai.

"Ini secara administrasi masih bisa diperbaiki," kata Yuan Candara, Selasa (30/6/2020).

Lanjutnya, sesuai pasal 20 undang-undang no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Sementara itu Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan opini WTP ini merupakan buah dari kerja keras dari semua OPD.

"Untuk itu saya ucapkan terimaksih kepada semua OPD dilingkup Provinsi Jambi maupun kepada DPRD Provinsi Jambi," sebut Fachrori.

Penulis: Zulkifli
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved