New Normal

Hanya Boleh 30 Tamu, Akad Nikah Sudah Bisa Digelar di Rumah

Pascadibukanya kembali pelayanan nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) mulai diserbu calon pengantin (catin). Selain dengan datang langsung,

Tribunjambi/Hasbi
Di tengah wabah virus corona, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekernan Kabupaten Muarojambi tetap melakukan proses akad nikah. 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Pascadibukanya kembali pelayanan nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) mulai diserbu calon pengantin (catin). Selain dengan datang langsung, pendaftaran nikah juga dapat dilakukan lewat telepon dan e-mail.

Kementerian Agama (Kemenag) Muarojambi menyatakan, untuk akad nikah bisa dilakukan di rumah ibadah. Namun kapasitas tamu yang hadir dalam akad pernikahan tersebut dibatasi hanya 30 orang.

Kepala Kantor Kemenag Muarojambi, Buhri mengatakan pendaftaran secara secara online melalui website simkah.kemenag.go.id . Catin juga bisa memilih lokasi akad nikah yang diinginkan.

"Karena sekarang bisa dilakukan di rumah, masjid atau gedung tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," jelasnya, Selasa (30/6).

Ia juga menyampaikan, khusus untuk pelaksanaan akad nikah di masjid atau gedung pertemuan jumlah peserta tidak boleh melebihi 20 persen dari kapasitas ruangan.

“Atau sebanyak-banyaknya tidak lebih dari 30 orang,” imbuh Buhri.

"Jika ingin dilakukan harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat," terangnya.

Penghulu Boleh Menolak

PEMKAB Muarojambi telah menerapkan tatanan kenormalan baru atau new normal, dan ini juga berlaku dalam proses akad nikah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Muarojambi Buhri mengatakan, jika mereka yang melaksanakan proses akad nikah tidak menjalankan atau tidak memenuhi protokol kesehatan penghulu wajib menolak pelayanan akad nikah tersebut.

Ia juga menyampaikan alasan penolakannya tersebut secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan dan mengisi form terlampir. Ini semua diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

"Pihak penghulu bisa menolak jika calon pengantin belum memenuhi standar protokol kesehatan sesuai suarat edaran yang diterbitkan pada 10 Juni 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19," jelasnya.

Terbitnya surat edaran tersebut guna memberikan rasa aman sekaligus mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru dengan risiko penyebaran virus corona Covid-19 yang dapat dicegah atau dikurangi.

Penulis: Hasbi Sabirin
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved