3 Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan

Cekman Cs Ditahan Penyidik KPK Hingga 20 Hari Kedepan

Sejauh ini sudah ada 18 orang tersangka yang ditetapkan KPK, 12 orang di antaranya sudah menjalani persidangan.

Capture/Youtube/Komisi Pemberantasan Korupsi
BREAKING NEWS, KPK Resmi Menahan 3 Mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi Terkait Kasus Ketok Palu 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Parlagutan Nasution, Cekman dan Tadjudin Hasan dalam kasus dugaan menerima suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018.

Ketiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi ini ditahan KPK pada Selasa (30/6/2020) sore usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih.

Dalam konferensi pers yang disampaikan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, ketiga tersangka ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Jenderal AS Sampai Dibuat Melongo, Kopassus Beraksi dengan Gigit Kepala Ular dan Makan Beling Tajam

Bicara Ngelantur, Polisi Sebut Pelaku Pembakaran Mobil Via BVallen Pura-pura Gila

Profil Hilmi Aminuddin, Pendiri & Mantan Ketua Majelis Syuro PKS yang Meninggal Dunia

"Hari ini untuk kepentingan penyidikan KPK menahan tiga orang lagi untuk 20 hari pertama dari 30 Juni-19 Juli pada Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur," katanya lewat akun Twitter.

Selama menjalani masa penahanan selama 20 hari kedepan, ketiganya juga akan dikarantina selama 14 tahun sesuai protokol pencegahan penularan pandemi Covid-19.

Sejauh ini sudah ada 18 orang tersangka yang ditetapkan KPK, 12 orang di antaranya sudah menjalani persidangan.

Lili mengatakan KPK mengugkap bahwa praktek suap ketok palu tidak hanya terjadi pada proses pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Praktik serupa juga terungkap pada pengesahan RAPBD Tahun 2017.

Penyidik juga mencermati fakta persidangan yang didukung alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan bukti barang elektronik mengenai adanya permintaan uang ketok palu dan menagih kesiapan ketok palu.

Serta adanya pertemuan untuk membicarakan uang dengan kisaran 100 hingga 600 juta per orang serta permintaan proyek. Selaku unsur pimpinan fraksi, ketiga tersangka juga diduga aktif mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi.

"Membahas dan menagih uang ketok palu. Menerima uang jatah fraksi dalam kisaran Rp 400 juta hingga Rp 800 juta untuk setiap fraksi," kata Lili dalam keterangan persnya.

Ketiga tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selasa 23 Juni 2020 lalu, penyidik juga menahan tiga mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi yakni CB (Cornelis Buston), AS (AR Syahbandar) dan CZ (Chumaidi Zaidi) selama 20 hari.

Dalam perkara ini penyidik KPK juga telah memproses secara hukum empat orang lainnya selain dari unsur pemerintah dan pengusaha.

Yakni Zumi Zola selaku mantan Gubernur Provinsi Jambi, Arfan selaku Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Erwan Malik plt Setda Provinsu Jambi serta Joe Fandy Yoesman, kontraktor yang menerima pekerjaan dari dinas PUPR Provinsi Jambi.

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved