Sebelum Verifikasi Faktual, 676 Penyelenggara Pilkada di Tanjab Timur Ikut Rapid Test, Hasilnya Ini

Seluruh penyelenggara pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharuskan ikut rapid test.

tribunjambi/hendri dunan
Seorang penyelenggara ketika melakukan rapid tes sebelum melaksanakan tahapan verifikasi faktual di KPU Tanjung Jabung Timur. 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Hendri Dunan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Seluruh penyelenggara pilkada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharuskan ikut rapid test.

Sebab, Komisi Pemilihan Umum KPU Tanjung Jabung Timur akan segera melaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan.

Sebelum tahapan itu dilaksanakan, seluruh penyelenggara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, baik tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa harus rapid test.

Muncul ke Publik, Putri Cantik John Kei Kaget Apa Yang Sudah Dilakukan Papanya

Sebelum Verifikasi Faktual, Penyelenggara Pilkada di Tanjab Timur Harus Rapid Test

Rumah Tangga Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran Dikabarkan Retak, Erra Fazira tak Mau Ikut Campur

Nurcholis ketua KPU Tanjung Jabung Timur ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa rapid test telah diselenggarakan pada 26-27 juni 2020.

"Seluruh penyelenggara mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa sudah mengikuti rapid tes di kelurahan masing-masing," ujarnya, Sabtu (27/6/2020).

Total penyelenggara yang ada di KPU Tanjung Jabung Timur sebanyak 676 orang. Yang terdiri dari KPU kabupaten dan sekretariat sebanyak 30 orang.  Lalu PPK dan sekretariat sebanyak 88 orang. Dan PPS serta sekretariat sebanyak 558 orang.

"Total Penyelenggara sebanyak 676 orang. Dan hasilnya negatif rapid tes semua," katanya. 

Meski Bergaji Rp 170 Juta Sebulan, Ahok BTP Blak-blakan Lebih Enak jadi Gubernur daripada Komut

Kembali Berulah Dan Ditangkap Polisi Kasus Pembunuhan, Pembebasan Bersayarat John Kei Segera Dicabut

Gara-gara Persoalan BLT, Warga dan Perangkat Desa di Bengkulu Berkelahi

Adapun pelaksanaan rapid test terhadap penyelenggara Pilkada ini sendiri ditanggung biayanya melalui dana APBN.

"Untuk selanjutnya kami siap melaksanakan verifikasi faktual dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan," terang Ketua KPU.

Di mana, pada 28 Juni 2020, pihak KPU melalui PPK akan menyerahkan kelengkapan APD dan data verifikasi faktual kepada PPS.

Penulis: dunan
Editor: rahimin
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved